Meningkatnya konflik pemanfaatan ruang di kaki Gunung Ciremai mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan mengubah arah perencanaan pembangunan. Bappeda Kuningan akan melakukan uji daya dukung lingkungan Sabuk Hijau Ciremai sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan ke depan.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan menggelar diskusi kelompok terarah pra-konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Dalam forum tersebut, Bappeda mengungkap sejumlah rencana strategis tahun 2026, salah satunya uji daya dukung lingkungan di kawasan sekitar Gunung Ciremai.
Baca Juga:Tim Saber Sampah Kewalahan Atasi Persoalan TPS Liar – VideoPenanggulangan Darurat Gorong-Gorong Amblas – Video
Langkah ini menjadi respons atas meningkatnya tekanan ekologi dan konflik pemanfaatan ruang di desa penyangga.
Kepala Bappeda Kuningan, Purwadi Hasan Darsono, menyebut kajian ini difokuskan pada Sabuk Hijau Ciremai, meliputi kawasan Cisantana, Palutungan, dan Cigugur. Pemerintah akan melibatkan akademisi dan pegiat lingkungan untuk memetakan batas aman pemanfaatan ruang air dan tutupan lahan.
Menurutnya, pertanyaan utama bukan soal bisa atau tidaknya kawasan dikembangkan, melainkan sampai batas mana alam masih mampu menopang aktivitas ekonomi. Jika satu sumber daya sudah tertekan, maka arah pembangunan harus dialihkan ke sektor lain.
Data sementara Bappeda menunjukkan pemanfaatan air tanah di sekitar kaki gunung masih dalam batas aman. Namun perubahan tutupan lahan akibat perkembangan pariwisata menjadi perhatian serius. Bappeda juga menegaskan kebijakan moratorium perumahan yang sempat berlaku kini dicabut, dengan catatan pengembangan perumahan wajib menyesuaikan daya dukung infrastruktur, terutama drainase dan air bersih.
Seluruh agenda perencanaan tahun 2026 akan dibuka melalui dialog publik. Bappeda menegaskan pemerintah tidak hanya bertugas menyampaikan program, namun juga mendengarkan aspirasi masyarakat.