May Day 2025: Prabowo Bongkar Langkah Strategis Lindungi Buruh dari PHK dan Outsourcing

Presiden Prabowo saat hadir di Mayday Jakarta
Presiden Prabowo didampingi para ketua organisasi buruh saat hadir di peringatan hari buru Nasional 2025
0 Komentar

RADARCIREBON.TV — Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah komitmen penting dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Jakarta. Dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh, Prabowo mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi pekerja.

Dewan tersebut akan diisi oleh tokoh-tokoh dan pimpinan buruh nasional dan memiliki peran strategis dalam memberi masukan kepada Presiden terkait regulasi dan undang-undang yang dianggap tidak berpihak pada buruh. “Kita akan dengar langsung saran dari buruh. Negara akan hadir dalam setiap persoalan kesejahteraan rakyatnya,” tegas Prabowo.

Untuk menjawab keresahan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, Prabowo juga mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Penanganan PHK. Satgas ini akan bekerja cepat menangani kasus PHK yang tidak adil dan menjaga agar hak-hak buruh tidak dilanggar. “Kami tidak akan biarkan buruh di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan langsung,” ujarnya.

Baca Juga:Cuma Rebahan, Nonton Video Bisa Dapat Saldo DANA? Ini Daftarnya, Wajib Coba!Rahasia Bikin Website dalam 5 Menit Tanpa Coding, Nomor 4 Paling Penting, Bisa Buat Promosi UMKM

Prabowo turut menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ia mengungkapkan bahwa pembahasan RUU ini akan dimulai minggu depan dan ditargetkan selesai dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan. “Ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap jutaan pekerja rumah tangga yang selama ini belum terlindungi secara hukum,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan RUU Perlindungan Pekerja Sektor Laut, Perikanan, dan Kapal, lengkap dengan pembentukan Satgas khusus di bawah Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Langkah ini diambil untuk melindungi pekerja di sektor maritim yang selama ini rentan eksploitasi.

Terkait penghapusan sistem outsourcing, Prabowo menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan buruh dan keberlangsungan investasi. “Kita realistis. Harus tetap menjaga iklim investasi, karena tanpa pabrik, buruh juga tidak bisa bekerja,” jelasnya. Untuk mencari solusi bersama, Prabowo akan memfasilitasi pertemuan 150 pimpinan serikat buruh dan 150 pemimpin perusahaan di Istana Negara dalam waktu dekat.

Komitmen Prabowo dalam May Day 2025 ini menunjukkan arah kebijakan buruh yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam perjuangan menuju kesejahteraan buruh Indonesia.

0 Komentar