Ketegangan antara legislatif dan eksekutif di Jawa Barat mencapai puncaknya setelah pernyataan kontroversial Gubernur yang dinilai mengabaikan peran DPRD dalam tata kelola pemerintahan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, menilai lontaran Gubernur tersebut melecehkan peran dan fungsi lembaga legislatif.
Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, ST, saat bertemu dengan warga Kabupaten Cirebon, menegaskan pentingnya sinergi antara kepala daerah dan DPRD sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Menurutnya, undang-undang dengan jelas menyebutkan bahwa unsur pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, sehingga Gubernur tidak bisa berjalan sendiri.
Pembentukan peraturan daerah (perda), penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta proses budgeting adalah tugas bersama antara eksekutif dan legislatif. Tanpa keterlibatan DPRD, maka tidak hanya cacat prosedur, tetapi juga melanggar prinsip demokrasi dan etika pemerintahan. Bambang menekankan bahwa dalam menentukan perda tidak bisa dilakukan oleh Gubernur seorang diri dan pembahasan APBD harus melibatkan DPRD.
Baca Juga:Pemdes Sigong Bentuk Pengurus Koperasi Merah Putih – VideoPemdes Minta Kompensasi Keringanan Retribusi Sampah – Video
Lontaran pernyataan Gubernur yang mengatakan bahwa saat membangun gedung negara pun VOC tidak membutuhkan persetujuan DPR dianggap melecehkan peran dan fungsi lembaga legislatif serta tidak menghargai peran DPRD sebagai lembaga pengawas.
Bambang menilai sikap Gubernur yang mengabaikan peran DPRD sebagai bentuk arogansi kekuasaan. Ia menyebut tindakan walkout yang dilakukan sejumlah anggota dewan merupakan langkah normatif dan sah secara konstitusi sebagai bentuk kontrol dan penegasan peran lembaga legislatif.
Menurut Bambang, membangun Jawa Barat membutuhkan kekuatan masif dan sistemik, bukan aksi sepihak. DPRD bukan penghalang pembangunan, melainkan pilar yang menjamin proses pembangunan berlangsung akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bambang menilai klarifikasi sangat diperlukan untuk meluruskan arah komunikasi dan relasi kelembagaan yang akhir-akhir ini justru memperlihatkan ketegangan. Ia menegaskan bahwa jika tidak segera diluruskan, ini bisa menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan di Jawa Barat. “DPRD bukan rival eksekutif, DPRD adalah mitra kritis,” pungkasnya.