RADARCIREBON.TV – Apa jadinya jika seorang gubernur terang-terangan menyebut tidak perlu mendengar suara DPRD? Di Jawa Barat, pernyataan itu bukan hanya memicu perdebatan—tetapi menyulut api perlawanan. Dalam sidang paripurna yang seharusnya berlangsung tenang, Fraksi PDI Perjuangan justru membuat gebrakan: walkout dari ruang sidang dengan kepala tegak dan pesan politik yang membakar.
Aksi itu bukan sekadar drama. Ini adalah simbol retaknya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Di balik kejadian itu, ada kemarahan yang terpendam, solidaritas politik yang diuji, dan pertanyaan besar: apakah demokrasi di Jawa Barat sedang berada di ujung tanduk?
Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar pada Jumat, 16 Mei 2025, diwarnai aksi walkout dari seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Aksi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai mendiskreditkan lembaga DPRD dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei 2025.
Baca Juga:Harga BBM dan Impor dari Amerika: Apa Artinya Buat Dompet Kita?(Bag II) Runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur (Bizantium)
Anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Gubernur Dedi yang dianggap meremehkan peran DPRD. Menurut Doni, pernyataan tersebut mencerminkan bahwa gubernur tidak membutuhkan pendapat dari anggota DPRD, padahal dalam penyusunan peraturan daerah, keterlibatan legislatif sangat dibutuhkan.
Doni menegaskan bahwa sebelum ada klarifikasi dari gubernur, Fraksi PDIP menolak untuk melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda). Ia juga menyayangkan sikap diam DPRD sejak Musrenbang digelar yang hingga saat ini belum memberikan respons terhadap pernyataan Dedi tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Memo Hermawan, anggota Fraksi PDIP lainnya, mengajak seluruh rekan sefraksi, termasuk Wakil Ketua DPRD Ono Surono, untuk meninggalkan ruang paripurna. Memo menyatakan bahwa langkah ini adalah tanggung jawab moral Fraksi PDIP sebagai wakil rakyat.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menyebut aksi walkout tersebut sebagai dinamika wajar dalam sistem demokrasi dan menghormati sikap politik Fraksi PDIP. Ia mengindikasikan adanya miskomunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif yang perlu diselesaikan.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi merespons santai aksi walkout Fraksi PDIP. Ia menilai bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam politik dan setiap fraksi berhak mengekspresikan kepentingan politiknya.
Aksi walkout ini mencerminkan ketegangan antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat yang perlu segera diredakan demi kelancaran proses legislasi dan pembangunan daerah.