RADARCIREBON.TV- Barak Militer adalah, bangunan penting yang dirancang untuk menyediakan tempat tinggal sementara atau tempat tinggal yang semi permanen bagi para personel militer, sama dengan halnya seperti program Barak Militer dari Dedi Mulyadi.
Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, bahwa program gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim pelajar ke Barak militer atau program pendidikan karakter pancawaluya Jawa Barat istimewa, berpotensi melanggar hak anak.
Bahkan ketua KPAI Ai Maryati Solihah menyatakan, jika potensi itu muncul karena tidak ada rekomendasi dari psikolog profesional sebelum mengirim anak-anak ke barak militer.
Baca Juga:Ga Ada Kapoknya! Walau Sudah Diblokir Kemdigi, Grup Fantasi Sedarah Dibuat LagiAnda Seorang Pelaku UMKM Dan Butuh Tambahan Modal, Ayo Ajukan KUR BRI
Menurut Ai, tidak semua pelatihan di barak militer harus bisa meratakan dalam satu tempat untuk seluruh anak yang memiliki karakteristik yang berbeda.
Menurutnya, program Barak militer ini memerlukan penyempurnaan lebih dalam lagi, untuk menghindari pelanggaran terhadap hak anak. Karena anak-anak memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal dan terbebas dari diskriminasi.
Ketua KPAI Ai Maryati Sholihah mengatakan bahwa, program Barak militer Dedi Mulyadi ini harus dijalankan dengan menjunjung prinsip tinggi seperti, non diskriminasi, hak hidup dan tumbuh kembang, penghargaan terhadap pendapat anak, dan juga kepentingan terbaik anak.
Ai Maryati mengkritik keras tentang adanya stigma terhadap peserta program yang dilabeli sebagai “anak nakal” atau dilabeli sebagai “anak bermasalah”.
Menurut Ai Maryati, pendidikan bergaya militer semacam ini hanya akan memberikan dampak sementara, jika tidak didukung oleh ekosistem perlindungan Anak yang memadai, seperti peran keluarga, lingkungan sosial dan sebagainya.
Alasan KPAI Meminta Program Barak Militer Hanya Satu Tahap
Komisioner KPAI, Jasra Putra, mengungkapkan hasil temuan pihaknya terkait program siswa di Jawa Barat yang bermasalah dan dimasukkan ke barak militer.
Dari penemuan tersebut, tentu saja hal itu menjadi sorotan atau pertimbangan dari KPAI dalam menangani atau menanggapi program Barak militer oleh Dedi Mulyadi.
Baca Juga:Hati-hati, 10 Makanan Ini Bisa Bikin Gerd KambuhMau Belajar Investasi? Begini Cara Investasi Untuk Pemula
Menurut Jasra, masih banyak anak-anak yang tidak mengetahui Apa alasan ia dibawa atau dimasukkan ke barak militer. Jasra juga mengatakan bahwa peserta program barak militer ini, tidak ditentukan berdasarkan asesment psikolog profesional yang tentu saja memiliki keahlian dalam bidangnya, akan tetapi hanya melalui rekomendasi dari guru BK.
Bahkan menurut Jasra, dari pengawasan KPAI program Barak militer Dedi Mulyadi ini, belum memiliki standar baku dalam penyelenggaraan program seperti, belum adanya petunjuk teknis, standar operasional prosedur, dan juga panduan.
Dengan hal tersebut, tentu saja akan mengakibatkan adanya perbedaan pola pelaksanaan 2, yang nanti akan dilaksanakan.
KPAI mengkritik adanya stigma terhadap peserta program barak militer gubernur Dedi Mulyadi, yang dilabeli sebagai anak nakal atau anak bermasalah.
Maka dari itu KPAI meminta agar Pemprov Jawa Barat khususnya gubernur Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi secara menyeluruh dalam merumuskan program siswa di didik ke barak militer.
Menurut Jafra, Pemprov Jawa Barat juga perlu untuk melakukan pemantauan dan juga evaluasi terkait perubahan perilaku peserta dari program Barak militer selama proses pendidikan dan setelah mengikuti program merek militer, secara berkala.