148 Bupati dan 22 Gubernur Terseret Kasus Korupsi

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi
0 Komentar

Kasus Korupsi PT Asabri:

Kasus ini, yang melibatkan perusahaan Asabri, juga menyebabkan kerugian negara yang besar.

Kasus Korupsi PT Jiwasraya:

Kasus ini, yang melibatkan perusahaan Jiwasraya, juga menyebabkan kerugian negara yang besar.

Jumlah Tersangka:

Menteri:

Beberapa menteri telah terseret dalam kasus korupsi, seperti Idrus Marham, Imam Nahrawi, dan Edi Prabowo.

Gubernur:

Baca Juga:Merajut Tradisi, Menyulam Inovasi: Cirebon Menuju Kampung Layak Anak"Jigus Absen Rotasi Mutasi, Muncul Isu Koalisi Beriman Tidak Harnonis

Telah ada 22 gubernur yang ditindak oleh KPK sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022.

Bupati/Walikota:

Telah ada 148 bupati/wali kota yang ditindak oleh KPK sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022.

Kepala Daerah:

Secara keseluruhan, ada sekitar 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum antara tahun 2010 dan Juni 2018.

Penyebab Korupsi:

Lehmasnya Pengawasan: Faktor utama yang menyebabkan meningkatnya angka korupsi adalah lemahnya sistem pengawasan.

Rendahnya Transparansi: Rendahnya transparansi pemerintahan juga menjadi faktor penting.

Kurangnya Integritas: Kurangnya integritas individu juga merupakan faktor yang signifikan.

Lemahnya Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang lemah juga memperburuk masalah korupsi.

Upaya Pemberantasan Korupsi:

KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi.

Kejaksaan: Kejaksaan juga berperan dalam penanganan kasus korupsi.

Kepolisian: Kepolisian juga berperan dalam penanganan kasus korupsi.

ICW: Indonesia Corruption Watch (ICW) juga turut berperan dalam memantau dan mengkritik kasus korupsi.

Baca Juga:Ini Daftar Pejabat Yang Kena Rotasi Mutasi Perdana Bupati ImronKisah Prabu Siliwangi: Antara Sejarah, Legenda, dan Warisan Abadi Tanah Pasundan

Peningkatan IPK: Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus mengalami peningkatan, yang menunjukkan upaya pemberantasan korupsi yang lebih baik.

0 Komentar