RADARCIREBON.TV Apa pidato Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat menyinggung lembaga DPRD disampaikan di Cirebon?
Pada Rabu 7 Mei 2025 memang ada agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat dalam rangka penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon.
Selain tidak terjadi hujan interupsi dari anggota dewan, apalagi memilih walk out dari ruangan sebagai aksi protes, justru rapat paripurna tersebut dipergunakan oleh Gubernur KDM memberikan penjelasan terhadap berbagai hal yang selama ini menjadi sorotan, termasuk menanggapi rekomendasi DPRD Jawa Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur 2024.
Baca Juga:Justin Hubner Diduga Merebut Akun Olnshop Papa Dali, Jennifer Coppen Buka Suara Soal Ini..7 Amalan Sunah Persiapan Masyarakat Menyambut Idul Adha
Soal konten yang dibuatnya selama ini ditayangkan di media sosial, kata Gubernur KDM hal itu merupakan cara dirinya menanggani masalah.
Sedangkan rekomendasi yang disampaikan dewan mengenai angka kemiskinan di Jawa Barat yang masih tinggi, Gubernur KDM mengatakan ke depan diundang juga bupati/wali kota sebab mengenai Jawa Barat bukan semata mata tanggung jawab OPD provinsi, tapi juga pemerintah kabupaten/kota termasuk pemerintahan desa.
Sebab, Pemprov Jawa Barat tidak punya rakyat yang terkelola langsung. “Mohon dipaparkan angka kemiskinan tinggi itu dimana dan di desa mana saja. Begitu pula angka investasi tertinggi ada dimana saja, infrastruktur yang problem nanti terpetakan dan terorkestrasi,” kata Gubernur KDM.
Investasi, kata Gubernur KDM jadi aspek utama bagi Jawa Barat karena angka kemiskinan tinggi. Angka kemiskinan itu dipengaruhi jumlah penduduk yang tinggi. Keberhasilan ini tergantung sama pemerintah daerah dan desa.
Kemudian, juga terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk, dan pengendalian lingkungan dan belanja pemerintah yang masih besar.
“Rangkaian rekomendasi merupakan tugas kami tapi yang kami lakukan selama ini, langkah yang sering dinilai kontroversi dan one man show, terlalu sendiri dan terlalu konten, sesungguhnya bagian dari upaya mengatasi semua ini (permasalahan di Jabar),” ucap Gubernur KDM menjelaskan.
Ia mencontohkan ketika melakukan sidak ke galian C beberapa waktu lalu. Jika dia melakukan kordinasi sebelum bertindak dengan jajarannya melalui rapat-rapat kemungkinan besar pelanggar lingkungan tersebut sudah tahu.
Baca Juga:Apa Dasar Bareskrim Nyatakan Ijazah Jokowi Widodo Asli ? Yuk Simak Sealanjutnya..Jadwal dan Cara Cek Bansos BNPT 2025 Online
Namun dengan aksi turun ke lapangan langsung menjadikan efek kejut, viral dan menghasilkan atensi penuh. “Sehingga hari ini seluruh penambangan liar banyak jadi atensi kapolda, Jaksa Agung, sudah mulai proses pidana bagi siapa pun yang langgar lingkungan,” katanya.
Kata Gubernur KDM, pihaknya konsen terhadap penanganan problem lingkungan dengan menerbitkan Pergub (Peraturan Gubernur) tentang Larangan Alih Fungsi Lahan, DAS (Daerah Aliran Sungai), Pesawahan yang harus ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota dengan evaluasi tata ruang secara menyeluruh kalau ingin jadikan bumi Jawa Barat lebih baik.
Dalam pidatonya, Gubernur KDM kembali mengulas problem saat ini, saat pemerintahan gratiskan sekolah SMA, di sisi lain ada biaya lain yang membebani orangtua, seperti seragam, jajan, study tour, wisuda yang mulai dia larang agar tidak ada tradisi meminjam uang ke bank emok, rentenir dan juga pinjol (pinjaman online).
“Tidak mudah kelola Jawa Barat yang luas. Tidak mudah, otonom, perlu pendekatan seorang ayah ke anaknya. Posisikan ketua RT, RW, kades karena warga ini perlu disentuh pendekatan emosional bukan struktural,” kata Gubernur KDM.
Selain menyampaikan pidato, dalam acara rapipurna dilakukan penanda-tanganan berita acara sidang dan persetujuan bersama yang dilanjutkan penyerahan dokumen dari pimpinan DPRD Jawa Barat ke Gubernur KDM