Dari hasil survei tersebut menunjukkan sebanyak 83,8% responden menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur DIY, Gubernur Jatim sebanyak 75,3%, Gubernur Jateng sebanyak 62,5%, Gubernur Jakarta sebanyak 60%, dan Gubernur Banten sebanyak 50,8%.
Tingkat kepuasan publik ini tidak didasari oleh faktor teknokratik semata, namun ada juga faktor lain yang menyumbang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin.
Tidak hanya itu, kepuasan terhadap Dedi Mulyadi juga tidak sejalan dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah provinsi Jawa Barat di berbagai bidang.
Baca Juga:Berbanding Terbalik, Kinerja Dedi Mulyadi Jauh Ungguli Pemprov Jabar92% Warga Indonesia Setuju Dengan Program Barak Militer Dedi Mulyadi
Dari hasil survei yang dilakukan indikator politik Indonesia tingkat kepuasan dengan kinerja Pemprov Jawa Barat dalam berbagai bidang hasilnya di bawah 50% saja.
Fenomena tersebut turut diamini oleh founder dan peneliti utama indikator politik Indonesia yaitu Burhanuddin Muhtadi, yang menilai ada gape dalam penilaian publik terhadap kinerja pemimpin dan pemerintah provinsi di Jawa Barat.
Adam Kamil selaku direkrut riset indikator politik Indonesia mengatakan bahwa, dalam survei tersebut terjadi kesenjangan antara persepsi terhadap pemimpin dan institusi yang dipimpinnya.
Kata Adam, di Jawa Barat terdapat beberapa poin yang kurang meyakinkan mengenai evaluasi publiknya yakni masalah kemiskinan sebanyak 42%, masalah kemudahan akses permodalan sebanyak 43%, pembinaan koperasi sebanyak 43% dan peningkatan kualitas tenaga kerja sebanyak 47%.
Bahkan Burhanuddin Muhtadi selaku founder dan peneliti utama indikator politik Indonesia mengatakan bahwa responden dalam survei ini cenderung memisahkan penilaian antara institusi Pemprov dengan figur pemimpinnya.
Warga Jawa Barat seolah memberikan kredit kepada pribadi Dedi Mulyadi tapi tidak pada institusinya.
Hal tersebut memiliki sebuah faktor partisan yang berperan dalam mempengaruhi persepsi publik, dan juga ada beberapa kecenderungan publik untuk hanya memuja pemimpinnya dan mengabaikan kinerja institusinya.
Baca Juga:Cek Nama Anda, Jangan Sampe Terlewat, BSU Sebesar Rp300.000 Segera Cair!Butuh Uang Tambahan? Ini Rekomendasi Usaha Sampingan Yang Menguntungkan
Burhanuddin mengatakan “kita jangan sampai memunculkan kultus titik makanya kalau ada kinerja institusi yang tidak positif, pemimpinnya juga harus dimintai pertanggungjawaban”
Seperti yang telah dilakukan survei indikator politik Indonesia pada 12 hingga 19 Mei 2025 menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of mirror, berkisar antara 5% dengan tingkat kepercayaan 90%. Survei tersebut dilakukan dengan cara wawancara tatap muka yang melibatkan 600 responden secara acak dari berbagai daerah di Jawa Barat.