RADARCIREBON.TV – Praktik titipan pada proses Sistem Penerimaan murid Baru (SPMB) masih menjadi salah satu polemik di dunia pendidikan
Kini anggota DPRD provinsi Jawa Barat Komisi V, Maulana Yusuf erwinsyah mengaku memberikan dukungan pada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Pesan Pak Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) sangat jelas, tidak boleh ada titipan. SPMB harus berdasarkan aturan yang berlaku, adil, dan transparan. Saya mendukung penuh arahan itu,” tutur Maulana belum lama ini.
Baca Juga:SPMB Jabar 2025 Diperketat! DPRD Siap Grebek Jika Ada Kecurangan dan Titipan!Cek Pengumuman Hasil Seleksi SPMB Jabar 2025 untuk Jenjang SLB, SMA dan SMK, Jangan Sampai Ketinggalan!
Maulana mengaku pihaknya akan mengawal proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) supaya berjalan secara transparan, objektif, profesional, dan bebas dari praktik titipan.
Maulana menyampaikan hal tersebut saat berakhirnya tahap pendaftaran SPMB tahap pertama yang berlangsung pada 10 Juni sampai 16 Juni 2025.
Kini tahap SPMB memasuki proses tahapan verifikasi dokumen dan masa sanggah sampai dengan 17 Juni 2025.
Maulana menilai, tahun ini menjadi momen penting pembuktian sistem pendidikan di Jawa Barat bisa berjalan adil dan bersih.
Maulana mengimbau peran semua pihak, mulai dari pihak pemerintah sampai masyarakat untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB.
Maulana menuturkan komisi V DPRD Jawa Barat akan melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari pendaftaran sampai pengumuman hasil seleksi.
Pihaknya akan melakukan pemeriksaan data secara detail, termasuk bila ada laporan dari masyarakat.
Baca Juga:SPMB Tahap 1 Jabar Selesai! 373 Ribu Daftar, Cuma 210 Ribu yang KeterimaPendaftar SPMB Di SMKN 2 Kota Cirebon Membludak – Video
“Kalau ditemukan indikasi kecurangan, manipulasi data, atau praktik titipan, kami tidak akan segan membongkarnya. Ini bukan sekadar urusan administrasi, tapi soal keadilan bagi masa depan anak-anak kita,” tandasnya.
Lanjut dia, dunia pendidikan di Jawa Barat masih diselimuti oleh polemik setiap tahunnya diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana, ketimpangan distribusi sekolah, kualitas guru yang belum merata, dan masih banyak lagi.
“Masih ada lebih dari 170 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA negeri. Banyak anak harus menempuh jarak jauh bahkan putus sekolah karena akses terbatas. Ini masalah serius yang harus segera dibenahi,” ungkapnya.
Maulana menambahkan jika akar masalah masih belum terselesaikan, polemik SPMB pasti akan terus terulang.
Maulana mengaku pihaknya akan terus mendorong Pemerintah Provinsi agar tidak hanya fokus terhadap aspek administratif dan teknis, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses pendidikan, pengawasan internal, dan memperkuat sistem pendataan.