Aliansi BEM se-Majalengka menyoroti tajam efektivitas program Corporate Social Responsibility (CSR) yang belum berjalan maksimal di Majalengka. Dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD, mahasiswa menilai ketimpangan sosial makin nyata di tengah minimnya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat.
Sejumlah mahasiswa dari Aliansi BEM se-Majalengka menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Majalengka dan instansi terkait pada Selasa sore. Mereka menyampaikan persoalan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR yang dinilai belum merata dirasakan masyarakat.
Mahasiswa menyoroti berbagai sektor, seperti pendidikan, lingkungan, kesehatan, hingga pemberdayaan pemuda. Salah satunya adalah kondisi SDN Wanasalam 3 yang berdiri dekat pabrik namun tak tersentuh bantuan CSR, serta meningkatnya sampah di Kawasan Industri Kasokandel tanpa fasilitas pengelolaan.
Baca Juga:Waspada, Tanah Amblas Di Tangkolo Ancam Lahan Warga Dan TPT BendunganTes Urine Massal Di Lapas Kuningan, Dukung Program P4GN
Di sektor kesehatan, mahasiswa juga menilai CSR bisa menjadi alternatif pembiayaan menyusul turunnya dukungan BPJS Daerah. Mereka berharap dana CSR bisa menyentuh edukasi gizi dan penanganan stunting, khususnya di wilayah seperti Kertajati yang masih kekurangan infrastruktur.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD, Raden Dasim Pamungkas, menjelaskan bahwa forum CSR sebenarnya telah disusun sejak Desember 2024, namun belum dilantik hingga kini. DPRD berkomitmen mendorong Bupati Majalengka segera membentuk forum CSR yang aktif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, mahasiswa juga menegaskan jika pembentukan forum CSR tidak segera direalisasikan dan aspirasi yang disampaikan terus diabaikan, maka aksi turun ke jalan akan menjadi opsi lanjutan sebagai bentuk desakan dan tekanan publik.