RADARCIREBON.TV – Mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, langkah mengejutkan datang dari Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, yang memindahkan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) jabatan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Langkah mengejutkan datang dari Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg. Di saat publik menanti gebrakan awal periode keduanya, justru kabar tak biasa datang dari lingkaran inti birokrasi. Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), posisi puncak ASN di lingkungan Pemkab, digeser ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Publik pun bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seorang pejabat eselon IIB seperti Kepala DPMPTSP dianggap setara atau bahkan “lebih strategis” daripada posisi Sekda? Apalagi, sosok Sekda sebelumnya sempat disebut sebagai “orang kepercayaan” Bupati Imron, yang ikut dipromosikan langsung ketika posisi itu kosong.
Baca Juga:Posisi Sekda di Jabat PLT, Bupati Imron Siapkan Tahapan Pengisian Sekda dan Empat Posisi Kepala DinasInspektur Jadi Plt Sekda, Ini Daftar Lengkap Rotasi Pemkab Cirebon: Penuh Kejutan, Sarat Harapan!!
Bagi sebagian pihak, ini dianggap sebagai penurunan jabatan secara implisit. Dari posisi yang mengatur koordinasi lintas OPD, kini hanya memimpin dinas teknis, meski strategis dalam hal investasi. Namun yang lebih menarik adalah waktunya tepat saat Imron mulai menyusun fondasi periode keduanya.
Sosok Hilmy saat menjadi Sekda bukan orang sembarangan. Ia adalah pejabat karier yang sempat digadang-gadang sebagai pilihan strategis Bupati Imron di periode pertama. Bahkan disebut-sebut sebagai bagian dari “tim dalam” yang paham arah kebijakan Imron sejak awal menjabat. Maka publik pun wajar bertanya: ada apa di balik mutasi ini?
Sumber lain menyebut bahwa Sekda lama terlalu berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan yang dinilai “berisiko secara politik”, sementara Imron menginginkan percepatan dan fleksibilitas di tahun-tahun awal periode kedua. Perbedaan gaya ini bisa saja memicu gesekan senyap, yang kini meledak dalam bentuk mutasi.
Kini, hubungan keduanya seakan menjauh. Tidak ada pernyataan resmi soal alasan mutasi tersebut, namun dinamika di balik layar pemerintahan seolah mengindikasikan adanya ketidakharmonisan.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa hubungan antara Sekda dan Bupati mulai merenggang sejak beberapa bulan lalu. Ketika berbagai kebijakan strategis mulai ditangani langsung oleh bupati tanpa banyak melibatkan Sekda. Koordinasi melemah, sinyal komunikasi tak lagi searah, dan kepercayaan pun terkikis perlahan.