Ketegangan terjadi di Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, saat masyarakat mengeruduk dan menduduki kantor balai desa pada Rabu siang. Warga membawa tuntutan untuk mencopot kuwu (kepala desa) dari jabatannya.
Massa mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon segera memberhentikan kuwu karena dianggap tidak becus mengurus administrasi dana desa, yang mengakibatkan anggaran tidak cair. Tidak tanggung-tanggung, dana Desa Hulubanteng bahkan tidak cair selama dua tahun terakhir. Situasi ini berdampak pada terhentinya berbagai program, termasuk tidak tersalurkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun program ketahanan pangan.
Masyarakat menilai kuwu Hulubanteng menyepelekan administrasi laporan pertanggungjawaban yang menjadi acuan pencairan dana desa. Mereka mendesak kuwu untuk mundur dan diberhentikan, terlebih sudah ada tiga kali peringatan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait penyelenggaraan pemerintahan, dana desa, serta pembangunan yang menyalahi aturan.
Baca Juga:KPM Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon 2025 – VideoJabatan Sekda Diisi Plt – Video
Akibat kepemimpinan kuwu yang dianggap tidak becus, warga menjadi korban karena tidak bisa menikmati BLT dan banyak program pemerintah daerah maupun pusat yang tidak bisa berjalan.
Sementara itu, Pemerintah Kecamatan Pabuaran yang melakukan pembinaan terhadap Desa Hulubanteng mengklaim sudah berulang kali memberikan teguran hingga akhirnya turun surat peringatan tiga dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Terkait desakan kuwu untuk mundur, Camat Pabuaran akan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai mekanismenya. Pihak kecamatan juga tidak membantah jika dana Desa Hulubanteng selama dua tahun terakhir tidak cair atau dibekukan.
Setelah beraksi selama hampir tiga jam, massa kemudian membubarkan diri. Masyarakat berencana akan melakukan aksi serupa jika desakan pemberhentian terhadap kuwu tidak segera direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.