RADARCIREBON.TV – Sehari setelah suara tepuk tangan meriah dan sambungan video konferensi dengan Presiden Prabowo Subianto memecah keheningan Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, suasana berubah drastis. Spanduk-spanduk merah putih diturunkan, baliho presiden dilipat, dan satu demi satu aset Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Pucangan dibongkar. Koperasi yang baru saja diresmikan, kini tinggal harapan.
Peristiwa ini menyisakan getir, bukan hanya bagi warga yang menyaksikan, tetapi juga bagi pihak-pihak yang selama ini membina dari awal. Sebab pembongkaran itu bukan karena bangkrut, bukan karena kekurangan dana, tapi karena nama tak disebut dalam seremoni peresmian.
Kisah ini bermula dari surat pemutusan kontrak kerja sama bernomor 002/032/Perkom-PPSD/VII/2025 yang dilayangkan PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD) kepada Kepala Desa Pucangan. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa pihak koperasi dan desa menyampaikan informasi tidak benar saat peluncuran nasional Kopdes Merah Putih, yakni menyebut dukungan datang dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia, bukan dari PPSD yang selama 1 tahun 7 bulan telah mendampingi, membina, dan menopang fondasi koperasi itu sejak masih berupa niat.
Baca Juga:Kopdes: Ketika Desa Disulap Jadi Holding Company dan Pengurus Koperasi Punya Beban Layaknya CEO Bank DuniaKoperasi Merah Putih Desa Kertawinangun Dibentuk – Video
“Kami merasa tidak dihargai. Nama kami hilang di momen yang seharusnya menjadi tonggak sejarah bersama,” kata Anas Al Khifni, Direktur Perekonomian PPSD, yang juga dikenal dengan sapaan Gus Anas, Rabu (23/7/2025).
Bagi Gus Anas, pemutusan kerja sama bukan semata bentuk kekecewaan, tetapi bentuk penegasan bahwa kejujuran dan penghargaan atas peran semua pihak adalah pondasi dasar dari kerja pemberdayaan. Ia menegaskan bahwa semua aset koperasi yang disupport oleh PPSD akan ditarik dan dialihkan ke wilayah lain yang lebih menghargai kerja kolaboratif.
“Kami tetap mendukung visi Presiden RI Pak Prabowo Subianto soal Kopdes Merah Putih. Tapi jika semangat gotong royong dikhianati dengan ketidakterbukaan, kami memilih mundur,” tambahnya.
Sementara itu, Mohammad Khomsun, Direktur Sarpras PPSD, menyebut pihak Kepala Desa dan Ketua Kopdes sempat datang ke kantor PPSD untuk meminta maaf. Mereka mengaku gugup saat berbicara di depan presiden, sehingga tidak sempat menyebut nama pendamping utama, malah menyebut nama-nama besar yang tidak pernah hadir di proses awal.