Jokowi Akui Minta Tom Lembong Impor Gula, Antara Tanggung Jawab Kebijakan dan Kasus Korupsi

Pemerintah Indonesia
Usulan akan menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam persidangan muncul dari seorang ahli hukum administrasi negara. Foto: Radar Banyuwangi/tangkap layar - radarcirebon.tv
0 Komentar

3. Peran Majelis Hakim

Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum memutuskan apakah akan memanggil Jokowi sebagai saksi. Jika dipanggil, proses ini akan menjadi ujian bagi hakim dalam menilai sejauh mana tanggung jawab pejabat negara.

Setelah vonis dan banding, muncul juga wacana abolisi atas Tom Lembong dan Hasto yang sedang bergulir di DPR dan mendapat reaksi dari berbagai pihak, termasuk Istana dan Jokowi sendiri yang menyebut pertimbangan hukum-politik telah dipertimbangkan dengan cermat.

Pengakuan Jokowi bahwa perintah impor gula berasal dari arahan presiden menimbulkan sorotan publik atas batasan antara kebijakan politik dan pelaksanaan teknis kenegaraan.

Baca Juga:Presiden Prabowo Memberikan Abolisi Untuk Tom Lembong dan Annesti ke Sekjen PDIP Hasto KristiyantoDPR RI Setujui Usulan Abolisi Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto dari Presiden Prabowo

Meski menjadi bagian dari tanggung jawab presiden sebagai pemimpin negara, dampak hukum tetap dapat menjerat pejabat teknis yang menjalankan kebijakan tersebut. Bagaimana majelis hakim akan menilai secara akurat kronologi peristiwa ini, termasuk keputusan memanggil Presiden sebagai saksi, akan menentukan arah penegakan hukum dan pencegahan korupsi di masa depan.

0 Komentar