Namun, hingga kini, Keputusan Presiden (Keppres) resmi terkait amnesti tersebut masih dalam proses penerbitan, menurut keterangan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas.
Pihak Hasto melalui kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, menyambut baik keputusan ini. Ia menilai bahwa usulan tersebut merupakan bentuk depolitisasi hukum oleh pemerintah.
“Kami mengapresiasi keputusan ini. Itu berarti pemerintah tidak ingin mempolitisasi kasus hukum yang menimpa Hasto,” ujar Maqdir, Kamis (31/7).