RADARCIREBON.TV – Peta birokrasi Kabupaten Cirebon resmi bergeser. H. Hendra Nirmala, S.Sos., M.Si., ditetapkan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif setelah sekian lama publik menunggu kepastian.
Pelantikan di Pendopo Bupati pada Rabu (27/8) itu bukan hanya mengakhiri spekulasi soal kursi Sekda, tetapi juga membuka babak baru rotasi, mutasi, dan promosi jabatan eselon II dan III di lingkungan Pemkab.
Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag., yang memimpin pelantikan, menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat baru. “Selamat dan sukses kepada Pak Hendra Nirmala. Jabatan adalah amanah, bukan hadiah. Saudara harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik, pelayanan masyarakat harus diutamakan,” kata Imron.
Baca Juga:Taylor Swift Resmi Tunangan dengan Travis Kelce: Pop Superstar Bertemu Jagoan NFLSiap-siap! Persib Bakal Umumkan Pemain Hari Ini! Pantengin TVRI Jabar Pukul 15.30 WIB
Selain penetapan Sekda, sejumlah jabatan strategis juga mengalami perubahan. Sunanto, S.STP., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kabag Umum, kini menduduki kursi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Prediksi ini sebenarnya sudah santer sejak lama. Sementara itu, Jois Putra yang semula Camat Beber, kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora).
Perubahan juga terjadi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Jabatan kepala kini diisi oleh Ade Nugroho Yuliarno, yang sebelumnya menjabat sekretaris.
Kenaikan ini menandai pola klasik dalam birokrasi: dari sekretaris naik menjadi kepala, promosi yang berjalan mulus tanpa banyak perdebatan.
Namun, sorotan utama bukan pada Sekda atau BKPSDM, melainkan pada posisi Kepala Bagian Hukum. Agung Hariaji, S.H., M.P.A., yang sebelumnya menjabat Kabag Hukum, digeser menjadi Inspektur Pembantu (Irban) di Inspektorat. Kursinya kini ditempati oleh orang luar Pemkab: Setia Budi Hartono, S.H., M.H., seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Masuknya jaksa ke lingkaran birokrasi pemerintahan tentu menimbulkan banyak tafsir. Ada yang melihat ini sebagai langkah cerdas, memperkuat aspek hukum di tengah kerentanan birokrasi daerah.
Namun, ada juga yang menilai langkah ini sebagai sinyal kehati-hatian. Publik tentu masih ingat, berbagai persoalan hukum kerap membayangi Pemkab Cirebon. Menempatkan seorang jaksa di posisi Kabag Hukum bisa dibaca sebagai pesan keras: jangan main-main dengan regulasi dan tata kelola, karena pagar hukum Pemkab Cirebon kini dijaga APH langsung dari dalam.