RADARCIREBON.TV – Presiden Prabowo kini berdiri di persimpangan krusial. Aroma reshuffle kabinet kian tercium, dan publik menanti dengan rasa campur aduk: antara harapan dan sinisme. Bukan tanpa alasan. Gonjang-ganjing peristiwa politik, gejolak masyarakat, hingga kerusuhan di beberapa daerah, sudah menjadi gong keras yang seakan memberi isyarat: ada yang tidak beres dalam roda pemerintahan.
Sejak awal, reshuffle selalu dipandang sebagai senjata presiden untuk mengoreksi arah dan mengirim pesan politik. Namun kali ini, konteksnya berbeda. Situasi ekonomi sedang meradang, pajak dinaikkan tanpa banyak empati pada suara rakyat kecil, sementara elite di DPR sibuk berpolemik, berdebat seolah panggung milik mereka sendiri. Di jalanan, gelombang demonstrasi membesar. Benturan antara aparat dan massa tak terelakkan, menimbulkan korban jiwa. Di titik ini, reshuffle bukan lagi sekadar opsi kosmetik politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk meredam bara.
Publik tahu, reshuffle tak pernah murni soal kinerja. Selalu ada hitungan politik, ada bagi-bagi kursi, ada transaksi kepentingan. Tapi kali ini, Prabowo menghadapi tekanan yang berbeda: keharusan menampilkan kabinet yang lebih kredibel, lebih mampu membaca aspirasi masyarakat, dan tentu lebih solid menghadapi badai. Apalagi, persepsi publik terhadap pemerintah sedang rapuh. Momentum reshuffle bisa menjadi katalis kebangkitan, atau sebaliknya, memperlihatkan ketidakmampuan presiden mengendalikan lingkarannya.
Baca Juga:Prabowo Soal Tagih 17+8 Tuntunan Warga; Sebagian Masuk Akal, Sebagian Perlu Dirundingkan6 Poin Pernyataan Presiden Prabowo Bersama Ketum Partai Soal Demo
Kenaikan pajak tanpa sosialisasi matang menjadi titik api. Rakyat merasa diperas, sementara pemerintah tak memberi ruang dialog. Dari sinilah muncul kemarahan di jalanan. Ketika protes berubah anarkis, ketika korban berjatuhan, legitimasi moral pemerintah pun terguncang. Bagaimana kabinet bisa bertahan dengan wajah lama, jika publik mengaitkan kegagalan kebijakan pada mereka yang duduk di kursi menteri? Tidak mungkin Prabowo menutup mata.
Sementara itu, di DPR, polemik tak kunjung reda. Fraksi-fraksi saling silang pendapat, kadang soal remeh, kadang soal fundamental. Bukannya menjadi penyambung aspirasi, DPR justru memproduksi kebingungan publik. Kabinet yang lemah, ditambah parlemen yang gaduh, menjadi kombinasi berbahaya. Maka reshuffle bisa dibaca sebagai pesan: presiden ingin menegakkan wibawa, menata ulang barisan, dan sekaligus menegaskan siapa yang benar-benar mengendalikan kapal besar bernama pemerintahan.