Mahasiswa Kuningan terus mengawal sejumlah tuntutan, baik isu nasional maupun permasalahan lokal, pasca aksi unjuk rasa minggu lalu. DPRD pun menggelar audiensi untuk mempertemukan mahasiswa dengan para pemangku kebijakan di eksekutif.
Mahasiswa Kuningan terus mengawal sejumlah tuntutan pasca demo minggu lalu. Hari ini, Senin, 8 September 2025, DPRD menggelar audiensi yang mempertemukan mahasiswa dengan eksekutif Kuningan di Ruang Sidang Utama, mulai pukul 13.00 WIB.
Beberapa isu lokal yang menjadi perhatian serius mahasiswa antara lain soal open bidding Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan yang dinilai memboroskan anggaran. Selain itu, mahasiswa mengklaim telah mengumpulkan bukti adanya maladministrasi terkait open bidding calon Sekda.
Baca Juga:Pagelaran Sandiwara Dalam Sedekah Bumi Desa Kertawinangun – VideoMasyarakat Bersihkan Aliran Sungai Agung Yang Dangkal – Video
Dalam forum tersebut, riwayat open bidding sebelumnya diulas lengkap oleh mantan Plt. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kuningan, serta penjelasan prosedur baru untuk mengisi kekosongan jabatan Eselon II.
Mahasiswa juga mengecam dugaan keterlibatan anggota DPRD Kuningan dalam proyek nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mendesak DPRD bertindak tegas terhadap anggota yang terbukti terlibat proyek MBG di daerah.
Permasalahan proyek PJU Kuningan Ca’ang kini memanas lagi setelah pemanggilan pihak terkait oleh Kejari Kuningan. Mahasiswa berharap aparat penegak hukum (APH) di Kuningan bertindak tegas dalam penanganan isu korupsi dari proyek senilai ratusan miliar tersebut.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan masalah penanaman kelapa sawit ilegal, serta isu lainnya terkait transparansi, tunjangan anggota DPRD, dan lain-lain.
Perwakilan aliansi mahasiswa, Firgi, yang juga Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Kuningan, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran bupati maupun wakil bupati. Hal itu dinilai mengurangi eksistensi dialog yang dianggap penting untuk menjawab keresahan publik.
Mahasiswa menilai jawaban sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum menyentuh persoalan mendasar. Mereka menegaskan bahwa sosok bupati seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat.
Meskipun demikian, mahasiswa tetap mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan bupati. Bupati akan mengadakan pertemuan pada Rabu mendatang.