Dinas KUKMPP Kota Cirebon menanggapi penolakan minimarket dari para pedagang Pasar Besi Pronggol. Meskipun pihak mereka tidak mengetahui secara spesifik, DKUKMPP tetap melakukan upaya agar pembangunan minimarket tidak menimbulkan polemik.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMPP) Kota Cirebon, Iing Daimanto, angkat bicara terkait penolakan rencana pembangunan minimarket di dekat Pasar Besi Pronggol.
Menurut Iing Daimanto, pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai pembangunan minimarket tersebut. Hal ini dikarenakan proses perizinan minimarket saat ini dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Baca Juga:Dinas Kesehatan Imbau Waspada Demam Berdarah Dengue – VideoWalikota Resmikan Indonesia Langgeng Al Qur'an Idola – Video
Iing menjelaskan, minimarket merupakan kategori risiko rendah dalam OSS, sehingga izin usaha langsung berkaitan dengan Rancang Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan minimarket saat ini sepenuhnya terpusat, sehingga DKUKMPP tidak memiliki kewenangan langsung untuk menentukan ada atau tidaknya minimarket baru.
Meski demikian, pihaknya tetap memberikan surat imbauan agar pembangunan minimarket tidak menimbulkan konflik, terutama yang berdampak pada pedagang kecil di pasar tradisional.
Sementara itu, terkait keberadaan PKL liar yang menggerus pedagang pasar, sebagai Plt Dewan Pengawas PD Pasar, Iing Daimanto mengaku telah berkoordinasi dengan Plt Direktur Utama PD Pasar, APPSI, dan Ikatan Pedagang Pasar.
Langkah ini diarahkan untuk menguatkan sumber daya manusia di seluruh pasar tradisional, serta membangun sarana dan prasarana yang lebih memadai.
Meskipun kewenangan DKUKMPP terbatas, Iing Daimanto menegaskan pemerintah tetap berupaya menjaga keseimbangan investasi dan kehidupan pasar tradisional. Namun, tanpa tindakan tegas pada PKL liar dan perhatian serius terhadap kondisi pasar, keberadaan pasar rakyat akan terancam dan kian terpinggirkan.