RADARCIREBON.TV – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap fondasi ekonomi Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Dr. Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa, 21 Oktober 2025. Peningkatan kepercayaan ini terbukti dari level imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang menyentuh angka terendah dalam sejarah, yakni 5,9 persen.
Penurunan imbal hasil SBN menjadi indikator penting bahwa risiko investasi di Indonesia dinilai semakin rendah. Dr. Purbaya menjelaskan bahwa investor memandang prospek ekonomi nasional ke depan sangat positif, sehingga mereka bersedia menerima pengembalian yang lebih rendah atas aset pemerintah Indonesia. Kondisi ini memberikan ruang yang lebih leluasa bagi pemerintah dalam mengelola utang dan pembiayaan negara. Pemerintah akan memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, sesuai dengan target ambisius 8 persen yang dicanangkan.
Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, Kementerian Keuangan di bawah arahan Dr. Purbaya akan mengoptimalkan peran mesin fiskal. Langkah nyata yang akan ditempuh mencakup percepatan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD), terutama untuk proyek infrastruktur prioritas dan program padat karya. Kebijakan ini akan bekerja simultan dengan upaya menghidupkan sektor swasta melalui perbaikan iklim investasi yang dilakukan oleh Tim Debottlenecking yang melibatkan berbagai kementerian. Dr. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas makroekonomi sambil terus mendorong akselerasi investasi.
Baca Juga:Menteri Keuangan Purbaya Undang 12 Fund Manager Bahas Stabilitas Pasar dan Iklim Investasi NasionaGantikan Sri Mulyani, Purbaya Dapat Tugas Berat dari Presiden Prabowo: Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi
Selain itu, Dr. Purbaya juga berfokus pada perbaikan institusi di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak. Reformasi internal ini ditujukan untuk menutup celah-celah kebocoran penerimaan negara, termasuk tindakan tegas terhadap praktik under-invoicing dan penyelundupan komoditas vital seperti tekstil dan baja. Perbaikan sistem perpajakan dan bea cukai menjadi kunci untuk mengamankan setoran negara, yang pada akhirnya akan memperkuat kemampuan fiskal APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.