RADARCIREBON.TV – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali melangkah di luar pola lama. Mulai November ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar. Sebuah langkah yang tidak hanya terdengar modern, tetapi juga strategis dan bisa jadi, mengguncang pola kerja birokrasi yang selama ini identik dengan rutinitas membosankan di kantor.
Kebijakan ini bukan sekadar tren digital atau euforia pasca-pandemi. Bagi Dedi Mulyadi atau KDM, sapaan akrabnya WFH adalah strategi efisiensi sekaligus alat ukur kinerja baru. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk adaptasi terhadap dunia kerja yang kini bergerak cepat, efisien, dan fleksibel.
“Bekerja dari rumah bukan berarti santai. ASN tetap harus bekerja menggunakan sistem berbasis kinerja. Akan ada perbedaan tunjangan antara ASN yang bekerja di lapangan dengan risiko tinggi dan mereka yang bekerja dari rumah,” tegas KDM di Gedung Sate, Bandung, kemarin.
Baca Juga:KDM Luncurkan Program Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu – VideoKDM Minta Bupati Dan Walikota “Bebaskan” Tunggakan PBB 2024 Ke Belakang: Hadiah HUT RI ke 80!
Dalam satu kalimat, Dedi Mulyadi seperti menegaskan dua hal sekaligus: birokrasi harus bisa beradaptasi, tapi disiplin dan tanggung jawab tetap harga mati.
Efisiensi Anggaran, Efektivitas Kerja
Langkah WFH ini lahir dari evaluasi panjang terhadap beban anggaran dan efektivitas kerja birokrasi. Pemerintah Provinsi Jabar mencatat, pengeluaran rutin seperti listrik, air, serta biaya operasional kantor menyedot anggaran cukup besar. Padahal, sebagian pekerjaan ASN sebenarnya bisa diselesaikan secara daring tanpa harus menunggu tanda tangan basah atau rapat berjam-jam di ruang tertutup.
Dengan sistem kerja hybrid, KDM menargetkan penghematan signifikan di sektor operasional, tanpa mengorbankan produktivitas. Bahkan, ia menyebut kebijakan ini berpotensi mengurangi kemacetan di Bandung dan kota-kota satelit yang selama ini sesak oleh lalu lintas ASN menuju kantor setiap pagi.
“Kalau anggaran bisa dihemat, kenapa tidak? Tapi yang paling penting, efisiensi ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja ASN. Jangan sampai efisien secara biaya tapi menurun secara pelayanan,” ujarnya.
WFH Bukan Alasan untuk Lesu
KDM juga memberi sinyal tegas: WFH bukan hadiah, melainkan tanggung jawab dengan ukuran baru. ASN yang menikmati fleksibilitas kerja di rumah tetap harus berhadapan dengan indikator kinerja yang bisa diukur, dinilai, dan diawasi.