Sementara beberapa dinas lain menunjukkan kinerja yang sedikit lebih baik namun tetap jauh dari ideal: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (66,04 persen), Dinas Lingkungan Hidup (64,95 persen), serta Dinas Pertanian (64,23 persen).
Hingga Oktober, selisih antara pendapatan dan belanja daerah tercatat mencapai Rp366,3 miliar. Jika ditotal secara keseluruhan, dana yang belum terserap dari pagu APBD mencapai Rp1,48 triliun angka yang cukup untuk membangun puluhan sekolah, rumah sakit, hingga ribuan rumah layak huni.
Fenomena ini bukan hal baru di Kabupaten Cirebon. Dalam dua tahun terakhir, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) selalu membengkak. Tahun ini tampaknya pola itu akan terulang lagi. Dana besar kembali berpotensi “tidur nyenyak” di akhir tahun, tanpa sempat menyalakan mesin ekonomi daerah.
Baca Juga:Bupati Imron Apresiasi Budidaya Bebek Bumdes Sinarancang – VideoBupati Imron Tinjau Sejumlah Lokasi Peningkatan Jalan – Video
Dari sisi pendapatan, dana transfer pusat masih menjadi penyumbang utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya jadi pelengkap dan ironisnya, stagnan dibanding tahun sebelumnya. Struktur fiskal seperti ini menunjukkan bahwa Cirebon masih bergantung pada belas kasihan pusat, sementara potensi PAD lokal belum benar-benar digali.
Jika tren serapan rendah terus berulang, dampaknya jelas: daya dorong fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah akan lumpuh. Uang rakyat yang semestinya berputar di pasar lokal malah berhenti di tabel Excel.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Yuyun Wahyu Wardhana, mencoba meluruskan isu dana Rp1,48 triliun yang disebut “mengendap” di kas daerah. Ia menyebut jumlah itu sebenarnya hanyalah selisih antara APBD dan nilai realisasi belanja.
“Artinya uang itu tidak kemudian secara harfiah ada di rekening. Ada yang belum salur baik melalui DAK, DAU, atau PAD. Jadi uangnya sih baru angka, belum ada. Cuma kalau dihitung, itu sekitar 1,4 T sesuai dengan selisih APBD,” ujarnya.
Penjelasan Yuyun terasa masuk akal secara teknis, namun tetap tak mengubah fakta bahwa serapan anggaran berjalan lambat. Apalagi, ia sendiri mengakui bahwa sebagian besar serapan tersebut didominasi belanja pegawai.
“Di dalam angka 1,4 T tersebut, dominan serapannya untuk belanja pegawai, yang di dalamnya ada gaji PNS, P3K, dan program SKPD,” ungkapnya.