DPRD Kabupaten Cirebon terus mematangkan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Salah satu fokusnya adalah memberikan kepastian usaha bagi petambak garam yang kerap menghadapi kesulitan produksi saat musim hujan, serta fluktuasi harga akibat stok garam yang tidak stabil.
DPRD Kabupaten Cirebon terus mematangkan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam pembahasan Raperda ini, DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti kondisi petambak garam yang sering mengalami penurunan kualitas produksi ketika memasuki musim hujan. Kondisi cuaca membuat proses penguapan tidak optimal, sehingga garam yang dihasilkan tidak sesuai standar. DPRD Kabupaten Cirebon menilai perlindungan dan dukungan teknis perlu diperjelas dalam regulasi agar petambak dapat tetap berproduksi dengan aman.
Selain itu, DPRD Kabupaten Cirebon juga menyoroti persoalan penumpukan stok garam yang kerap terjadi di sejumlah sentra tambak. Ketika stok melimpah dan tidak terserap pasar, harga garam anjlok sehingga merugikan petambak. DPRD memastikan, melalui Raperda ini akan diatur mekanisme penyerapan, distribusi, hingga peran Pemerintah Daerah untuk memastikan ada pihak yang membeli ketika stok menumpuk.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Lepas Ekspor Perdana Sepatu Di Kiem – VideoWaspada Penyakit Batuk Pilek Dan Leptospirosis Di Musim Hujan – Video
Sebaliknya, saat stok garam sedang sedikit dan harga naik tinggi, Raperda ini juga akan mengatur agar harga tetap berada dalam batas wajar dan tidak memberatkan masyarakat. Prinsip stabilitas harga dan kepastian pasar menjadi salah satu poin penting yang diperjuangkan DPRD Kabupaten Cirebon dalam regulasi tersebut.
DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan, seluruh aturan dan skema pemberdayaan akan dituangkan secara jelas dalam Raperda, sehingga nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam dapat bekerja lebih aman, produktif, dan memiliki keberlanjutan usaha ke depan.