Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon hari ini berjalan dengan sejumlah catatan kritis dari Fraksi Demokrat Pembangunan. Ia menilai APBD tahun depan belum berpihak pada masyarakat dan tidak sesuai Rencana Pembangunan Daerah. Belanja pegawai yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan dana transfer yang diterima, serta rendahnya belanja infrastruktur yang menyebabkan jalan rusak, banjir, sehingga belum bisa ditangani dengan baik.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin pagi, DPRD Kota Cirebon membahas penyampaian Nota Keuangan APBD 2026. Wakil Fraksi Demokrat Pembangunan yang menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon menyampaikan keberatan. Ia menyebut banyak program prioritas pemerintah belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan tidak selaras dengan RKPD maupun visi misi Kepala Daerah.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah belanja pegawai yang masih mencapai sekitar Rp759 miliar, hanya turun Rp79 miliar dibanding tahun sebelumnya. Sementara dana transfer justru turun hingga Rp228,3 miliar. DPRD menilai komposisi ini belum menggambarkan keberpihakan anggaran pada kebutuhan nyata masyarakat.
Baca Juga:Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Cirebon Diklaim Turun – VideoDewan Minta Pendidikan Keterampilan Kerja Ditingkatkan – Video
Belanja infrastruktur yang dinilai rendah juga menjadi kritik, terutama karena masih banyak jalan rusak, banjir, dan genangan yang belum tertangani dengan baik. Dari sisi pendapatan, realisasi PAD yang baru 65 persen hingga 31 Oktober turut menjadi catatan serius, dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 85,5 persen dari target.
DPRD menilai hal ini menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan meminta Pemerintah Kota melakukan kajian potensi pendapatan secara lebih cermat. Peran BUMD juga dikritik karena belum mampu memberikan kontribusi optimal meski menerima suntikan anggaran besar.
Untuk prioritas 2026, DPRD menekankan pentingnya sektor kesehatan, terutama setelah puluhan ribu warga terpangkas dari Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran atau JKN PBI pada 2025. Pendidikan juga menjadi perhatian, termasuk perbaikan bangunan SD-SMP serta pencermatan Hibah BOS Daerah yang sebelumnya menjadi temuan BPK.