Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Jawa Barat menggelar aksi pengawalan penetapan Upah Minimum Kabupaten atau UMK Kabupaten Cirebon tahun dua ribu dua puluh enam. Aksi digelar di depan Hotel Aston Cirebon sebagai lokasi berlangsungnya agenda terkait pembahasan pengupahan.
Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Jawa Barat menggelar aksi pengawalan penetapan Upah Minimum Kabupaten atau UMK Kabupaten Cirebon tahun dua ribu dua puluh enam. Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi terlihat ratusan massa buruh yang memarkirkan kendaraan roda dua di bahu Jalan By Pas Brigjen Darsono.
Kondisi ini sempat menyebabkan perlambatan arus lalu lintas, namun aksi berlangsung tertib dengan pengawalan Polres Cirebon Kota.
Baca Juga:Dispora Kota Cirebon Dukung Tren E-Sport – VideoBeasiswa Pendidikan UI BBC Untuk Para Penghafal Al-Quran – Video
Aliansi buruh yang turun ke jalan terdiri dari berbagai serikat pekerja, di antaranya SPN, KASBI, FSPMI, serta serikat buruh sektor lainnya seperti BISS dan SBDI. Mereka menyatakan kehadirannya untuk mengawal agar penetapan UMK Kabupaten Cirebon benar-benar memperhatikan kepentingan pekerja.
Fokus tuntutan dalam aksi ini adalah penetapan variabel alfa pada angka nol koma sembilan. Variabel alfa merupakan komponen dalam formula penetapan upah minimum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor empat puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh lima, dengan rentang nilai antara nol koma lima hingga nol koma sembilan.
Menurut peserta aksi, variabel alfa merupakan komponen baru yang digunakan sejak tahun dua ribu dua puluh dua, dan berpotensi menahan kenaikan UMK jika ditetapkan pada nilai terendah. Oleh karena itu, buruh mendesak agar pemerintah daerah dan dewan pengupahan merekomendasikan nilai alfa tertinggi sebagai bentuk perlindungan daya beli pekerja.
Massa aksi juga menyoroti sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat yang telah menetapkan kenaikan upah relatif tinggi. Hal ini dinilai sesuai dengan arahan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang penetapan Upah Minimum Provinsi, yang menjadi acuan dalam penetapan UMK kabupaten kota.
Dengan aksi pengawalan ini, aliansi buruh menegaskan akan terus mengikuti seluruh tahapan penetapan UMK Kabupaten Cirebon hingga keputusan final ditetapkan. Mereka berharap penetapan UMK tahun dua ribu dua puluh enam dapat memberikan kenaikan yang lebih adil dan seimbang dengan kenaikan harga kebutuhan hidup.