Polemik organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM mengemuka di Kota Cirebon. Kemunculan struktur DPP dan DPC LPM yang belakangan dibentuk menjadi perbincangan.
Keberadaan LPM di Kota Cirebon selama ini tidak mengalami permasalahan. LPM berjalan sesuai regulasi daerah dan menjadi mitra pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.
Namun dalam beberapa waktu terakhir, publik mempertanyakan kemunculan struktur DPP dan DPC LPM yang diklaim hasil munas tingkat nasional. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan dan penolakan di tingkat daerah.
Baca Juga:Ribuan Pemudik Dari Jakarta Penuhi Stasiun Cirebon – VideoKemacetan Panjang Hiasi Jalan Cipto – Video
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumantho, menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan melihat persoalan ini dari sisi aturan dan dasar hukum. Termasuk pendirian serta kepentingan dari pembentukan struktur organisasi baru tersebut.
Menurutnya, secara substansi LPM adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang telah diakui dan diatur oleh pemerintah. Sehingga setiap bentuk organisasi di atasnya harus memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Sumantho menyebut, Pemerintah Kota Cirebon tetap konsisten dalam membina dan mendukung lembaga kemasyarakatan yang sah. Tidak hanya LPM, namun juga Karang Taruna, RT, RW, PKK, dan lembaga lain yang berperan langsung dalam kehidupan sosial masyarakat.