Maraknya kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI yang nonaktif, khususnya dialami warga miskin ekstrem di Kabupaten Cirebon, menjadi perhatian DPRD Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dibahas dalam audiensi Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon bersama Puskesos Kabupaten Cirebon.
Maraknya kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI yang nonaktif, khususnya dialami warga miskin ekstrem di Kabupaten Cirebon, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dibahas dalam audiensi Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon bersama Puskesos Kabupaten Cirebon. Puskesos Kabupaten Cirebon menyampaikan berbagai keluhan dan permasalahan terkait BPJS Kesehatan PBI yang dinilai berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat miskin ekstrem.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin, mengapresiasi masukan yang disampaikan Puskesos. Menurutnya, persoalan BPJS Kesehatan saat ini menjadi tantangan serius yang tengah dihadapi pemerintah daerah.
Baca Juga:Ketua DPRD Kab. Cirebon Minta Pemkab Tegas Terhadap Tempat Hiburan Malam yang Diduga Melanggar Norma SosialGorong-Gorong Amblas Ganggu Arus Lalu Lintas – Video
Muchyidin menjelaskan, salah satu faktor utama munculnya permasalahan ini adalah dinamika Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yang perubahannya cukup cepat dan perlu pembenahan menyeluruh. Proses pembaruan data tersebut tidak dapat dilakukan secara instan karena berskala nasional.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk memahami kondisi ini, mengingat pembenahan DTSEN dilakukan secara nasional, bukan hanya di Kabupaten Cirebon. DPRD bersama pihak eksekutif berkomitmen untuk terus bersinergi agar pembenahan data dapat segera dituntaskan, sehingga hak layanan kesehatan bagi warga yang terdampak dapat kembali terpenuhi.