Keputusan ini diambil sesuai Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Program MBG, sebagai langkah formal untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas pekerjaan bagi pegawai dapur MBG.
Meski mendapat apresiasi, pengangkatan ini memicu perhatian legislatif. Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta pemerintah agar regulasi PPPK diperluas untuk guru honorer dan tenaga kesehatan, sehingga kesempatan menjadi ASN lebih merata di seluruh sektor pelayanan publik.
“PKB mengapresiasi keputusan BGN, namun agar tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat, kami mendorong regulasi untuk mempercepat pengangkatan guru honorer dan tenaga kesehatan menjadi P3K,” ujar Neng Eem, dikutip dari MPR, Sabtu, 24 Januari 2026.