Naiknya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Kenaikan target retribusi parkir harus dibarengi dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon menegaskan, peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemenuhan standar pelayanan minimal kepada masyarakat dinilai menjadi syarat utama.
Kepala Dishub Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah, menjelaskan bahwa retribusi parkir merupakan pungutan atas dasar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan PAD harus diiringi dengan pelayanan yang jelas dan terukur.
Baca Juga:Mastoat Pimpin MPC Pemuda Pancasila Kab. Cirebon – VideoPasien ODHIV Bisa Ambil Obat ARV Secara Langsung Tanpa Perantara – Video
Menurut Hilman, pelayanan parkir di tepi jalan umum wajib didukung infrastruktur dasar. Mulai dari kejelasan titik parkir, marka jalan, rambu, hingga papan informasi tarif sesuai peraturan daerah.
Dishub menegaskan, tidak semua ruas jalan bisa digunakan sebagai area parkir. Terutama jalan kabupaten dengan lebar terbatas yang berisiko menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
Hingga saat ini, baru sekitar empat ratus titik parkir yang dikelola pemerintah daerah, tersebar di sekitar dua puluh kecamatan. Jumlah ini belum mencakup seluruh desa dan masih banyak titik parkir liar yang dikelola di luar sistem resmi.
Dishub menilai, penataan parkir dan penyamaan persepsi antar pemangku kebijakan menjadi kunci. Tanpa standar pelayanan yang memadai, kenaikan target PAD justru dinilai rawan menimbulkan penolakan di masyarakat.
Ke depan, Dishub berharap peningkatan PAD dari sektor parkir dapat berjalan seiring dengan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum. Sehingga masyarakat tidak hanya membayar, namun juga merasakan manfaat pelayanan yang nyata.