Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo, meluruskan anggapan publik terkait Data Terpadu Sosial Nasional atau DTSN yang disebut sebagai upaya pemiskinan masyarakat. Menurutnya, DTSN justru digunakan untuk memetakan kondisi sosial secara lebih akurat demi penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Terkait Data Terpadu Sosial Nasional atau DTSN yang disebut sebagai upaya pemiskinan masyarakat, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo, menjelaskan bahwa selama ini BPS menghitung kemiskinan melalui pendekatan kemiskinan makro berbasis kebutuhan dasar atau basic need. Data tersebut dihimpun melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang dilakukan dua kali setiap tahun.
Susenas Maret menghasilkan angka kemiskinan hingga tingkat kabupaten, sedangkan Susenas September hanya sampai tingkat provinsi. Berdasarkan hasil Susenas Maret terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon tercatat sebesar sepuluh koma dua tiga persen, turun dari sebelas persen pada periode sebelumnya.
Baca Juga:Audiensi Lanjutan P3K Paruh Waktu, Kadisdik Tekankan Soal Anggaran – VideoJelajahi Rumah Aspirasi Ateng Sutisna Di Majalengka – Video
Sementara itu, Data Terpadu Sosial Nasional atau DTSN merupakan data kemiskinan mikro yang bersifat by name by address. DTSN digunakan untuk memetakan kelayakan penerima bantuan sosial berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan kepemilikan aset rumah tangga.
Januarto menegaskan, DTSN bukan statistik dasar seperti Susenas, melainkan statistik sektoral. Peran BPS dalam DTSN terbatas pada pelatihan pendamping PKH dan proses peringkatkan data menggunakan metode proxy means test setelah dilakukan pengecekan lapangan.
Terkait perubahan data penerima bantuan, BPS menyebut adanya potensi exclusion error dan inclusion error. Oleh karena itu, BPS menekankan pentingnya kejujuran dalam proses pendataan agar bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.