Beberapa keluarga pasien mengaku sempat panik ketika mendengar kabar BPJS PBI dinonaktifkan akibat kebijakan desil. Mereka khawatir tak lagi bisa menjalani cuci darah rutin karena keterbatasan biaya.
“Kami sempat bingung harus bagaimana. Cuci darah ini kan tidak bisa berhenti. Kalau berhenti, risikonya besar sekali,” ungkap salah satu keluarga pasien yang enggan disebutkan namanya.
Namun kekhawatiran itu perlahan mereda setelah pihak rumah sakit memastikan pelayanan tetap diberikan sambil membantu proses reaktivasi.
Baca Juga:DPRD Kab. Cirebon & Pokdarwis Sedong Gelar Diskusi – VideoKasus BPJS PBI Non Aktif, GMBI dan Ampar Desak Pemerintah Daerah Cari Solusi
Kehadiran Ketua DPRD di tengah mereka pun memberi rasa aman tersendiri. Sophi menegaskan bahwa persoalan kesehatan, apalagi yang menyangkut penyakit kronis seperti gagal ginjal, tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jangan sampai warga yang sedang berjuang mempertahankan hidup justru dibebani rasa takut karena persoalan administrasi,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar koordinasi antara rumah sakit, pemerintah desa, dan Dinas Sosial terus diperkuat agar proses reaktivasi tidak berlarut-larut. Menurutnya, kecepatan respons sangat menentukan keselamatan pasien.
“Kami akan terus memantau. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau memang membutuhkan percepatan atau pendampingan, kita carikan solusi bersama,” ujarnya.
Sementara itu, manajemen RSUD Waled memastikan bahwa seluruh tenaga medis tetap bekerja profesional tanpa membedakan latar belakang pembiayaan pasien. Bagi mereka, pasien adalah prioritas utama.
Deti S. Aprianti kembali menegaskan bahwa pelayanan medis tidak dihentikan hanya karena status BPJS nonaktif sementara.
“Selama pasien membutuhkan tindakan medis, kami tetap layani. Soal administrasi kami bantu prosesnya. Prinsipnya keselamatan pasien yang utama,” katanya.
Baca Juga:Breaking News! Persib Tertinggal 2-0 dari RatchaburiKasus BPJS PBI Non Aktif, GMBI dan Ampar Desak Pemerintah Daerah Cari Solusi
Langkah RSUD Waled ini menjadi cerminan bahwa rumah sakit daerah bukan sekadar fasilitas layanan kesehatan, tetapi juga benteng terakhir harapan masyarakat kecil. Di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian data kepesertaan, keberanian mengambil sikap berpihak pada pasien menjadi sangat berarti.
Data menunjukkan, dari 122 pasien hemodialisa aktif di RSUD Waled, hanya enam yang terdampak penonaktifan BPJS PBI.
Jumlah itu memang tidak besar secara angka, namun bagi enam keluarga tersebut, keputusan untuk tetap dilayani adalah soal hidup dan mati.