Gelombang kritik yang terus membesar akhirnya membuat Tyas angkat bicara. Melalui akun Threads pribadinya, ia menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf terbuka.
“Sehubungan dengan unggahan saya sebelumnya yang memuat kalimat ‘cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan’, dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang merasa tersakiti, tersinggung, maupun tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” tulisnya.
Ia mengakui kalimat tersebut lahir dari kondisi emosional pribadi. Menurutnya, kekecewaan sebagai WNI tidak seharusnya diungkapkan dengan cara yang berpotensi melukai banyak pihak, terlebih menyangkut identitas kebangsaan yang dijunjung bersama.
Baca Juga:Ketahui Program dan Ketentuan Baru dalam LPDP 2026Beasiswa LPDP 2026: Skema Pendanaan, Prioritas Studi, hingga Aturan Penerima Alami Sejumlah Perubahan Penting
“Saya menyadari bahwa kekecewaan tersebut tidak seharusnya disampaikan dengan cara yang berpotensi melukai perasaan banyak orang,” lanjutnya.
Terkait statusnya sebagai eks penerima LPDP, Tyas menegaskan bahwa seluruh kewajibannya telah diselesaikan. Ia menyebut lulus pada 2017, kembali ke Indonesia, dan selama lima tahun berkontribusi melalui kegiatan usaha yang dijalankannya.
“Aku LPDP lulus tahun 2017, sudah kembali ke Indonesia selama lima tahun, dan berkontribusi lewat bisnis saya hingga hari ini,” ujarnya dalam komentar yang beredar.
Ia juga meminta agar publik tidak mencampuradukkan urusan beasiswa dengan status kewarganegaraan anaknya. Menurutnya, anak keduanya memperoleh hak kewarganegaraan Inggris karena lahir di sana, dan hal itu tidak berkaitan lagi dengan beasiswa yang pernah ia terima.
“Kewajiban saya sama LPDP sudah tuntas, dan kewarganegaraan anak saya itu hak anak saya dari lahir karena dia lahir di Inggris. Status warga negara anak saya tidak ada hubungan lagi dengan beasiswa yang saya terima,” tegasnya.
Meski klarifikasi telah disampaikan, perdebatan di ruang publik belum sepenuhnya mereda. Sebagian menerima permintaan maaf tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Namun sebagian lainnya masih mempertanyakan sensitivitas seorang figur publik dalam menyampaikan opini yang bersinggungan dengan identitas nasional.
Di tengah riuhnya komentar dan silang pendapat, satu hal menjadi jelas: di era media sosial, satu kalimat dapat bergema jauh melampaui maksud awalnya. Dan ketika identitas kebangsaan tersentuh, reaksi publik sering kali tak lagi sederhana.