Menggantungnya kepastian hukum petani getah pinus di zona tradisional Taman Nasional Gunung Ciremai, mulai dibahas dalam pertemuan tertutup di Pendopo Kabupaten Kuningan. Puluhan petani didampingi kepala desa penyangga memenuhi undangan bupati untuk mencari solusi, kebutuhan perjanjian kerjasama yang belum terwujud dalam 5 tahun terakhir. Menggantungnya kepastian hukum petani getah pinus di zona tradisional Taman Nasional Gunung Ciremai, mulai dibahas dalam pertemuan tertutup di Pendopo Kabupaten Kuningan Selasa sore kemarin. Puluhan petani didampingi kepala desa penyangga memenuhi undangan bupati untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi akan kebutuhan perjanjian kerjasama yang belum terwujud, bahkan prosesnya tersendat dalam 5 tahun terakhir. Pertemuan yang dimulai pukul 14.00 WIB ini hanya mengizinkan sepuluh perwakilan masuk ruangan. Mereka terdiri dari perwakilan kelompok tani Hasil Hutan Bukan Kayu, HHBK getah pinus dan lima kepala desa dari 13 KTH se-Kuningan. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam, berakhir menjelang berbuka puasa. Kepala Desa Pasawahan menyampaikan hasil diskusi dengan kabar bupati menyatakan posisi netral di tengah pro dan kontra penyadapan di zona tradisional. Meski demikian, kepada perwakilan warga, bupati menegaskan siap mengawal proses PKS sesuai regulasi yang berlaku. Kades juga menegaskan kedatangan mereka bukan untuk menekan pemerintah, melainkan mengingatkan supaya negara hadir memberikan kepastian hukum bagi petani penyadap getah di zona yang diatur regulasi tersebut. Seluruh tahapan administratif menuju perjanjian telah ditempuh dan tinggal menunggu keputusan dari kementerian melalui Balai TNGC. Warga kini menunggu tindak lanjut dari Pemkab Kuningan yang berencana berkomunikasi langsung dengan pihak Balai TNGC dalam waktu dekat. Diharapkan langkah ini mampu mencegah konflik sosial serta memberikan kepastian bagi masyarakat penyangga kawasan konservasi.