RADARCIREBON.TV – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendorong penguatan perlindungan serta pemberdayaan perempuan bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas peran perempuan dalam pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesetaraan gender di berbagai sektor kehidupan.
Dalam keterangannya di Surabaya, Minggu (8/3/2026), Khofifah menyampaikan bahwa jumlah perempuan di Jawa Timur sangat besar sehingga memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
Berdasarkan data semester kedua tahun 2025, jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 42.226.212 jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 50,15 persen atau sebanyak 21.179.156 jiwa merupakan perempuan.
Baca Juga:Update Harga iPhone 13 di Maret 2026, Makin Terjangkau!Harga emas Pegadaian hari Ini Minggu 8 Maret: UBS dan Galeri24 Meroket, Cek Daftar Harga Terbaru
Menurut Khofifah, angka tersebut menjadi kekuatan besar bagi pembangunan, namun sekaligus menjadi tantangan agar perempuan benar-benar mendapatkan ruang yang setara untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah indikator pembangunan gender di Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Salah satunya terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur pada 2024 yang tercatat sebesar 92,19.
Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 91,85. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berbasis kesetaraan gender di Jawa Timur mengalami kemajuan yang cukup signifikan.
Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Jawa Timur juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, nilai IKG tercatat sebesar 0,347, turun dari angka 0,423 pada tahun sebelumnya.
Capaian tersebut juga berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat sebesar 0,421. Dengan demikian, Jawa Timur termasuk salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan gender yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak daerah lainnya di Indonesia.
Dalam bidang politik, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Jawa Timur saat ini mencapai sekitar 20 persen. Sementara itu, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tercatat sebesar 60,64 persen.
Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, Khofifah menegaskan bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi bersama. Beberapa di antaranya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan usia dini, hingga persoalan stunting.
Baca Juga:Bukan Sekadar Transit, Program Mudik ke Jakarta Siap Guncang Klasemen Destinasi LiburanPromo JSM Superindo 6–8 Maret 2026, Harga Spesial Ramadan Bikin Warga Serbu Belanja
Menurutnya, peningkatan kualitas hidup perempuan harus terus menjadi perhatian bersama. Perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki peran penting sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan itu sendiri.