Pemerintah Kabupaten Cirebon dinilai berada di posisi menguntungkan dalam efisiensi anggaran BBM. Hal ini seiring penerapan kebijakan sewa kendaraan dinas jabatan bagi ASN.
Kebijakan sewa kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Cirebon menjadi salah satu langkah efisiensi anggaran. Kebijakan ini merupakan turunan dari Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Agung Firmansyah, menyebut dengan sistem sewa, Pemerintah Daerah tidak lagi menanggung beban BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan.
Baca Juga:Bupati Majalengka Sidak Layanan Publik – VideoDPRD Kabupaten Cirebon Sahkan Tiga Perda Strategis – Video
Biaya BBM ditanggung oleh pengguna atau pejabat, sedangkan pemeliharaan menjadi tanggung jawab penyedia. Kondisi ini membuat Pemkab Cirebon telah lebih dulu melakukan efisiensi, bahkan sebelum wacana kerja fleksibel berkembang.
Namun demikian, Agung mengakui skema sewa tidak sepenuhnya tanpa kelemahan. Salah satunya, Pemerintah Daerah tidak memiliki aset kendaraan setelah masa kontrak berakhir.
Berbeda dengan sistem pembelian, di mana kendaraan akan menjadi aset daerah dan masih memiliki nilai jual setelah masa pakai selesai.
Selanjutnya, nilai sewa yang dinilai hampir setara dengan harga beli juga menjadi bagian dari evaluasi kebijakan ke depan. Meski demikian, Pemkab menilai keuntungan sewa terletak pada aspek kenyamanan dan minimnya risiko biaya tambahan.
Saat ini, kendaraan dinas jabatan di Kabupaten Cirebon digunakan melalui sistem sewa untuk pejabat eselon dua dan tiga, dengan kontrak tahunan berbasis service level agreement.
Dengan sistem tersebut, penyedia bertanggung jawab penuh terhadap kondisi kendaraan, termasuk perawatan dan perbaikan, sehingga Pemerintah Daerah terhindar dari beban biaya tak terduga.
Pemerintah Daerah menegaskan, meski memiliki kekurangan, skema sewa dinilai masih menjadi pilihan paling efisien dalam menekan beban anggaran, terutama terkait BBM dan pemeliharaan kendaraan.