Penerapan sistem lima hari sekolah untuk tingkat sekolah dasar menuai kritik dari DPRD Kota Cirebon. Meski merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, dewan menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi hak belajar anak dan belum tentu efektif di lapangan.
Kebijakan lima hari sekolah untuk tingkat SD yang mulai realisasikan pada hari Senin kemarin, kini menjadi perhatian DPRD Kota Cirebon. Dewan menilai, secara regulasi kebijakan tersebut memang harus dijalankan oleh daerah, namun implementasinya perlu dikaji secara matang.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Umar Stanis Klau, pengurangan hari belajar dari enam menjadi lima hari berpotensi memangkas waktu pembelajaran, termasuk mata pelajaran wajib, muatan lokal, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kualitas pendidikan siswa.
Baca Juga:Satgas Perlindungan Pekerja Didorong Segera Dibentuk – VideoPemkab Cirebon Siap Terapkan WFH Pada Hari Jumat – Video
DPRD juga menyoroti efektivitas kebijakan tersebut. Secara jujur, dewan menilai sistem lima hari sekolah belum tentu efektif, mengingat kurikulum yang ada sudah disusun untuk enam hari pembelajaran. Penyesuaian yang dipaksakan justru dinilai bisa membuat materi pembelajaran tidak tersampaikan secara optimal.
Selain itu, dewan meminta Dinas Pendidikan Kota Cirebon untuk benar-benar memperhatikan hak anak dalam memperoleh pendidikan yang layak. Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan siswa dan menurunkan kualitas generasi ke depan.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap akan mengikuti kebijakan pusat. Namun, evaluasi dan kajian ulang sangat diperlukan agar hak dasar pendidikan anak tetap terpenuhi dan tidak dikorbankan oleh kebijakan yang belum matang.