Usulan pembentukan pansus gagal bayar atau tunda bayar APBD 2022 di Kuningan, mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan Kabupaten Kuningan. Pengamat justru menilai tak perlu ada pansus, dan mendukung tugas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Pemprov Jabar, berkerja maksimal dan transparan melakukan audit.
Defisit anggaran APBD Kuningan tahun 2022, berdampak belum dibayarkannya proyek pemerintah hingga 20 Januari 2023. Jumlahnya dikabarkan mencapai 94 milyar rupiah. Kondisi ini menuai kritik dari berbagai kalangan, karena menurut pengamat, ini merupakan sejarah pertama di Kuningan.
Laporan keuangan Kabupaten Kuningan tahun 2019, mendapat kritik dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Mahasiswa mempertanyakan pinjaman sebesar 15 milyar...