Desakan pembentukan pansus untuk mengusut penyebab gagal bayar APBD 2022 Kabupaten Kuningan, diproses 4 pimpinan DPRD. Melalui rapat tertutup pada Jumat siang, para pimpinan sepakat meneruskan usulan ini pada agenda Banmus dalam waktu dekat.
Usulan pembentukan pansus gagal bayar atau tunda bayar APBD 2022 di Kuningan, mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan Kabupaten Kuningan. Pengamat justru menilai tak perlu ada pansus, dan mendukung tugas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Pemprov Jabar, berkerja maksimal dan transparan melakukan audit.
Desakan sejumlah fraksi di DPRD Kuningan, agar pimpinan DPRD segera membentuk panitia khusus yang diistilahkan para politisi dengan pansus gagal bayar, direspon Ketua DPRD Nuzul Rachdy. Berikut pandangannya, terkait utang Pemkab Kuningan yang seharusnya rampung di tahun 2022 tersebut.
Dalam perayaannya ke 15, Partai Gerindra di Kuningan, menanggapai adanya masalah terkait gagal bayar APBD 2022 yang viral belakangan ini dengan jumlah mendekati 100 miliar.