RADARCIREBON.TV – Saat melakukan kunjungan kerja di Surabaya, Sabtu (18/2/23) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia masih akan mengimpor beras meski Februari ini sudah mulai masuk panen raya. Menurutnya, stok Bulog tipis dan tidak memenuhi kebutuhan beras nasional.
Menanggapi pernyataan presiden tersebut, Kepala Departemen IV DPP Partai Demokrat, Amal Alghozali mengatakan, rencana impor beras yang disampaikan langsung oleh presiden Jokowi adalah rencana yang tidak didasarkan pada data yang akurat.
Menurut Akmal, Presiden terlalu reaktif ketika melakukan inspeksi gudang bulog dan mendapat laporan bahwa stok beras milik bulog hanya 600 ribu ton.Gudang bulog kosong bukan berarti produksi gabah petani berkurang.
Baca Juga:5 Wisata Kuliner Subang yang Menggungah Selera dan Wajib Kalian DatangiOtoritas IKN Bukan Lowongan untuk PPNP, Ini Daftar dan Syaratnya yang Kalian Harus Tahu
“Itu disebabkan karena baru sebagian wilayah saja yang panen. Akhir Februari dipastikan akan panen serentak di Jawa. Gudang kosong juga akibat bulog tidak punya cukup uang untuk belanja gabah petani secara kontan sehingga bulog kalah dgn pedagang swasta”, katanyanya.
Rencana Impror Beras Tidak Mendasar
Amal Alghozali menegaskan, keputusan impor yang tidak didasarkan pada data yang akurat akan menghancurkan ekonomi petani.
“Bagaimana mungkin keputusan impor diumumkan langsung oleh presiden hanya karena mendapat laporan sepihak dari bulog. Seharusnya keputusan itu dasarnya adalah neraca pangan. Sampai hari ini kita belum membaca neraca pangan yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional. Ini bisa berakibat fatal”, tegas Amal.
Saat ini sebagian wilayah sentra produksi beras sudah mulai panen. Diperkirakan akhir bulan Februari akan panen raya di daerah2 lumbung pangan di pulau Jawa.
“Baru diumumkan rencana impor saja harga gabah di tingkat petani langsung anjlok. Bayangkan bagaimana menderitsnya petani ketika impor beras itu benar dilaksanakan dan barangnya masuk ke Indonesia pas panen raya”, ujar Amal Alghozali.
Kenaikan harga beras dua bulan terakhir ini menurut Amal Alghozali, penyebab utamanya adalah kenaikan biaya input produksi. Kenaikan harga BBM berakibat pada kenaikan seluruh biaya, termasuk biaya tenaga kerja. Kondisi ini diperburuk oleh keputusan pemerintah mengurangi subsidi pupuk.