Anita juga cukup aktif di lapangan sebagai anggota DPR RI. Untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan, ia datang langsung ke Desa Raknamo di Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, NTT, pada November 2021 lalu. Di gereja GMIT Kefas Raknamo, Anita mengadakan sosialiasi ini dengan 150 komunitas. seperti yang dikutip dari situs web Partat Demokrat. Anita sering membagikan foto kunjungan kerjanya ke NTT di akun Instagram miliknya.
5. Berani bentak Nadiem Makarin soroti masalah pendidikan
Sosok Anita menjadi viral karena berani mengkritik keras Menteri Nadiem Makarim dalam pertemuan pada hari Kamis, 6 Juni. Anita sempat menyoroti anggatan Rp15 triliun di Kemendikbudristek selama pertemuan ini. Ia juga mengkritik fakta bahwa banyak guru PPPK yang belum menerima SK meskipun mereka telah lulus. Kritik tambahan adalah bangunan 17 sekolah yang belum selesai di Kupang.
“Sampai sekarang guru PPPK yang sudah lolos sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya,” kata Anita.
Baca Juga:Ini Dia Sosok Anita Jacoba Gah! Anggota DPR RI yang Berani Marahi Nadiem Makarim Saat RakerAnggota DPR RI Anita Jacoba Gah Bentak Nadiem Makarim Saat Raker! Ternyata Ini Penyebabnya
“Di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi? Kita lihat lagi, dana-dana PIP,” ujarnya.
Dalam situasi ini, Anita juga menolak data rekomendasi yang disampaikan oleh anggota DPR yang telah divalidasi oleh tataran dinas. Anita tampaknya naik pitam saat membagikan kritik ini.
“Bahkan kami anggota pemangku kepentingan diatur lagi mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh Anda sebagai kementerian mau enggak dilakukan verifikasi sama dinas. Jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini,” ujar Anita.
“Jadi kalau mau dilakukan verifikasi harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik,” ujarnya.