Unjuk rasa lanjutan yang dilakukan ribuan driver ojek online di depan Balai Kota Cirebon berakhir mengecewakan. Massa aksi tidak berhasil menemui Wali Kota Cirebon maupun perwakilan dari perusahaan aplikator, sehingga tidak ada solusi konkret yang didapatkan.
Dalam aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian tersebut, para pengemudi ojek online menyuarakan keluhan terkait kebijakan sepihak aplikator yang memotong 20 persen dari penghasilan mereka. Mereka menilai kebijakan itu sangat membebani dan tidak sesuai dengan aturan dari Kementerian Perhubungan. Para pengemudi menuntut agar potongan diturunkan menjadi hanya 10 persen.
Massa aksi juga membawa spanduk dan melakukan orasi bergantian. Ketegangan sempat terjadi saat mereka mencoba masuk ke area Balai Kota dan nyaris terjadi aksi saling dorong di gerbang. Namun situasi berhasil diredam oleh aparat kepolisian dan petugas pemerintah setempat.
Baca Juga:187 Kilometer Jalan Di Kab. Cirebon Dalam Kondisi Rusak – VideoDAK Untuk Merekonstruksi Jalan Dicoret Dampak Efisiensi – Video
Kekecewaan semakin bertambah ketika diketahui Wali Kota Cirebon tidak berada di tempat karena sedang bertugas di Bandung. Tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir, hanya terlihat Sekretaris Dewan. Sementara itu, perwakilan dari perusahaan ojek online pun tidak bisa menemui para pendemo.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang sempat menemui massa menyatakan bahwa kebijakan potongan penghasilan driver ojol merupakan kewenangan pusat. Meski demikian, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi para driver kepada kepala daerah untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
Dalam aksinya, para ojol juga meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat turun tangan dan membuat regulasi yang dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai bagian dari masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan ekonomi digital.