RADARCIREBON.TV – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, melontarkan kritik tajam terhadap berbagai kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM).
Menurut Ono, sejumlah langkah kontroversial yang diambil oleh KDM tidak hanya mengundang polemik, tapi juga berpotensi melanggar regulasi dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Berikut beberapa poin utama kritik Ono Surono terhadap Gubernur Dedi Mulyadi:
1. Pemangkasan Bankeu untuk Kabupaten/Kota
Baca Juga:Paus Leo XIV: Jejak Langkah Robert Prevost , Sang Paus Dari BaratPunya Koin Rp 1.000 Kelapa SawitJangan Asal Jual, Kenali Tempat Jual-Beli Terpercaya, Auto Cuan Besar
Ono menyayangkan kebijakan KDM yang memangkas anggaran bantuan keuangan (bankeu) dari Rp1,7 triliun menjadi Rp528 miliar untuk 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Ia menilai keputusan ini akan menghambat program pembangunan daerah dan membebani pemerintah setempat.
2. Vasektomi Jadi Syarat Bansos
Ono menolak keras usulan Gubernur yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial. Menurutnya, kebijakan ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan fatwa MUI yang mengharamkan tindakan tersebut. Ia menyebut ide itu hanya gimik demi keviralan di media sosial.
3. Barak Militer untuk Remaja, Kebijakan Tanpa Dasar
Kebijakan barak militer untuk membina anak-anak yang dianggap ‘nakal’ juga tidak luput dari kritik. Ono menyebut program ini belum memiliki dasar hukum yang jelas dan seharusnya melibatkan persetujuan orang tua serta legislatif sebelum diterapkan secara luas.
4. Pemangkasan Anggaran Media
Kritik terhadap kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi. Kali ini, sorotan tertuju pada keputusan Gubernur yang memangkas drastis anggaran kerja sama publikasi media dari Rp50 miliar menjadi hanya Rp3 miliar.
Menurut Ono, langkah ini tidak hanya melemahkan peran media massa, tetapi juga mengancam jalur distribusi informasi publik yang kredibel.
“Media sosial tidak bekerja dengan kode etik jurnalistik. Menyampaikan informasi ke publik tak cukup hanya lewat konten viral atau video TikTok,” tegasnya.
Ono menilai bahwa peran media massa sebagai pilar demokrasi tak boleh dikerdilkan hanya karena pertimbangan efisiensi anggaran. Ia mengingatkan, kerja sama media bukan semata soal promosi, tapi juga tentang akuntabilitas dan keterbukaan pemerintahan.
5. Sindiran terhadap DPRD di Musrenbang
Baca Juga:Ferruccio Lamborghini: Dari Traktor ke Supercar, Lahir Karena KecewaEmpat Pemain Kunci Absen, Timnas Indonesia Diterpa Masalah Jelang Laga Krusial Lawan China
Gubernur Dedi Mulyadi sempat menyindir DPRD yang dianggap memperlambat pembahasan program. Ono membalas dengan menegaskan bahwa fungsi DPRD adalah memastikan anggaran dibahas secara transparan dan tepat sasaran, bukan hanya menjadi stempel kebijakan eksekutif.
“Gubernur jangan hanya mengejar viralitas. Kita perlu kepemimpinan yang mendengar, memahami, dan berjalan bersama rakyat serta wakil rakyat,” tegas Ono Surono.
Ia menegaskan, DPRD siap bekerja sama dengan gubernur asalkan setiap kebijakan dijalankan sesuai koridor hukum dan dengan semangat kolaboratif.