RADARCIREBON.TV – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menuai sorotan tajam. Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, ST, menilai langkah efisiensi tersebut belum berpihak secara adil pada pengembangan sektor ekonomi daerah, yang justru sangat krusial dalam upaya pemulihan dan percepatan pertumbuhan pasca pandemi.
Dalam pernyataannya saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Minggu (11/5), Bambang mengungkapkan bahwa efisiensi yang dilakukan Pemprov lebih banyak dialokasikan ke sektor infrastruktur. Ia menyebut nilai anggaran untuk pembangunan fisik mencapai triliunan rupiah, namun ironisnya, pengembangan ekonomi hanya menerima puluhan miliar.
“Efisiensi ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Proporsi alokasi anggarannya jauh dari ideal. Kalau begini terus, akan berdampak sistematik terhadap laju pertumbuhan ekonomi kita,” tegasnya kepada Radar
Baca Juga:Diculik, Dijadikan Ratu, Lalu Menguasai Jawa: Kisah Ken Dedes, Wanita Paling Cantik di Sejarah IndonesiaKi Bagus Rangin, Perang Kedongdong dan Sejarah Perjuangan Rakyat Cirebon Melawan Belanda
Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan karena penguatan ekonomi lokal seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjaga daya tahan daerah terhadap tantangan global, termasuk krisis energi, pangan, dan fluktuasi pasar.
Lebih lanjut, Bambang menyebut bahwa saat ini Jawa Barat masih berada dalam fase pemulihan ekonomi. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah 5 persen, target ambisius dari pemerintah pusat yang menginginkan pertumbuhan nasional mencapai 8 persen terasa semakin sulit diraih, terutama tanpa intervensi kebijakan fiskal yang menyasar sektor produktif dan ekonomi rakyat.
“Kita butuh dorongan yang lebih kuat dari APBD ke sektor ekonomi riil, UMKM, industri kreatif, dan penguatan desa. Tanpa itu, jangankan 8 persen, menyentuh angka 6 persen saja akan jadi tantangan besar,” tambah politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia juga menyinggung bahwa kondisi keuangan daerah saat ini belum cukup memiliki daya ungkit yang kuat, terlebih dengan beban pemulihan pasca-pandemi COVID-19 yang masih membayangi. Bambang menilai, jika Pemprov tidak segera mengevaluasi orientasi anggarannya, maka percepatan ekonomi Jawa Barat akan terhambat, dan masyarakat akan kembali menjadi pihak paling terdampak.
“Start kita memang sudah berat sejak COVID-19. Sekarang pun belum sepenuhnya normal. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya pembangunan fisik, melainkan pembangunan ekonomi berbasis rakyat,” ujarnya.
Meskipun demikian, DPRD Jawa Barat tetap berkomitmen untuk mendorong dan mendukung program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Namun, Bambang menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam jika menemukan ketimpangan dalam kebijakan. Ia menyebut fungsi pengawasan DPRD akan dijalankan secara tegas demi menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Kami tidak akan segan untuk menyampaikan kritik membangun. Fungsi kami bukan hanya sebagai pendukung, tapi juga sebagai pengontrol agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD memberi dampak maksimal untuk masyarakat,” pungkasnya.
Baca Juga:Bung Tomo dan Kisah Spartan Indonesia, Kisah Pertempuran Surabaya 10 November 1945Tak Hanya Ono, Maulana Yusuf PKB Juga Kritik KDM Soal Hibah Pesantren
DPRD berharap, evaluasi mendalam terhadap arah efisiensi anggaran bisa segera dilakukan, dengan mengutamakan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi rakyat. Menurut Bambang, hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan inklusif, Jawa Barat bisa keluar dari jebakan stagnasi ekonomi dan kembali menjadi lokomotif pertumbuhan nasional.