RADARCIREBON.TV – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menuai sorotan tajam. Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, ST, menilai langkah efisiensi tersebut belum berpihak secara adil pada pengembangan sektor ekonomi daerah, yang justru sangat krusial dalam upaya pemulihan dan percepatan pertumbuhan pasca pandemi.
Dalam pernyataannya saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Minggu (11/5), Bambang mengungkapkan bahwa efisiensi yang dilakukan Pemprov lebih banyak dialokasikan ke sektor infrastruktur. Ia menyebut nilai anggaran untuk pembangunan fisik mencapai triliunan rupiah, namun ironisnya, pengembangan ekonomi hanya menerima puluhan miliar.
“Efisiensi ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Proporsi alokasi anggarannya jauh dari ideal. Kalau begini terus, akan berdampak sistematik terhadap laju pertumbuhan ekonomi kita,” tegasnya kepada Radar
Baca Juga:Diculik, Dijadikan Ratu, Lalu Menguasai Jawa: Kisah Ken Dedes, Wanita Paling Cantik di Sejarah IndonesiaKi Bagus Rangin, Perang Kedongdong dan Sejarah Perjuangan Rakyat Cirebon Melawan Belanda
Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan karena penguatan ekonomi lokal seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjaga daya tahan daerah terhadap tantangan global, termasuk krisis energi, pangan, dan fluktuasi pasar.
Lebih lanjut, Bambang menyebut bahwa saat ini Jawa Barat masih berada dalam fase pemulihan ekonomi. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah 5 persen, target ambisius dari pemerintah pusat yang menginginkan pertumbuhan nasional mencapai 8 persen terasa semakin sulit diraih, terutama tanpa intervensi kebijakan fiskal yang menyasar sektor produktif dan ekonomi rakyat.
“Kita butuh dorongan yang lebih kuat dari APBD ke sektor ekonomi riil, UMKM, industri kreatif, dan penguatan desa. Tanpa itu, jangankan 8 persen, menyentuh angka 6 persen saja akan jadi tantangan besar,” tambah politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga menyinggung bahwa kondisi keuangan daerah saat ini belum cukup memiliki daya ungkit yang kuat, terlebih dengan beban pemulihan pasca-pandemi COVID-19 yang masih membayangi. Bambang menilai, jika Pemprov tidak segera mengevaluasi orientasi anggarannya, maka percepatan ekonomi Jawa Barat akan terhambat, dan masyarakat akan kembali menjadi pihak paling terdampak.
“Start kita memang sudah berat sejak COVID-19. Sekarang pun belum sepenuhnya normal. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya pembangunan fisik, melainkan pembangunan ekonomi berbasis rakyat,” ujarnya.