Ketua Komisi Dua DPRD Provinsi Jawa Barat kritisi kebijakan efisiensi Gubernur Jawa Barat yang tidak berpihak pada sektor perekonomian daerah.
Ketua Komisi Dua DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Dalam kebijakan efisiensi, proporsional anggaran dianggap tidak seimbang karena keberpihakan pada pengembangan sektor ekonomi daerah sangat rendah.
Menurut Bambang, alokasi anggaran hasil efisiensi mayoritas difokuskan pada sektor infrastruktur dengan nilai anggaran triliunan rupiah. Sedangkan porsi pengembangan ekonomi justru sangat rendah, hanya di angka puluhan miliar saja.
Baca Juga:Pemdes Seusepan Optimalkan Dana Desa Untuk Benahi Jalan – VideoJumlah PMI Asal Kab. Cirebon Terbesar Ke 4 Tingkat Nasional – Video
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dianggap menjadi taruhan dalam kebijakan efisiensi yang menitikberatkan pada alokasi infrastruktur. Bahkan, perlambatan ekonomi secara sistematik bisa menjadi dampak negatif akibat tidak adanya pengalokasian anggaran yang proporsional.
Sementara itu, saat ini laju pertumbuhan Jawa Barat masih berada di bawah lima persen, sedangkan amanat presiden terkait pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai delapan persen. Bambang juga menjelaskan dorongan fiskal dari APBD harus dilakukan merata ke seluruh sektor agar mampu mendongkrak angka pertumbuhan hingga enam persen dalam jangka pendek.
Di lain sisi, Bambang Mujiarto menegaskan bahwa DPRD tetap mendukung langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun daerah. Kendati demikian, DPRD akan tetap melaksanakan fungsi pengawasan secara ketat agar kebijakan yang diambil seimbang.