Bahkan menurut Jasra, dari pengawasan KPAI program Barak militer Dedi Mulyadi ini, belum memiliki standar baku dalam penyelenggaraan program seperti, belum adanya petunjuk teknis, standar operasional prosedur, dan juga panduan.
Dengan hal tersebut, tentu saja akan mengakibatkan adanya perbedaan pola pelaksanaan 2, yang nanti akan dilaksanakan.
KPAI mengkritik adanya stigma terhadap peserta program barak militer gubernur Dedi Mulyadi, yang dilabeli sebagai anak nakal atau anak bermasalah.
Baca Juga:Ga Ada Kapoknya! Walau Sudah Diblokir Kemdigi, Grup Fantasi Sedarah Dibuat LagiAnda Seorang Pelaku UMKM Dan Butuh Tambahan Modal, Ayo Ajukan KUR BRI
Maka dari itu KPAI meminta agar Pemprov Jawa Barat khususnya gubernur Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi secara menyeluruh dalam merumuskan program siswa di didik ke barak militer.
Menurut Jafra, Pemprov Jawa Barat juga perlu untuk melakukan pemantauan dan juga evaluasi terkait perubahan perilaku peserta dari program Barak militer selama proses pendidikan dan setelah mengikuti program merek militer, secara berkala.