RADARCIREBON.TV – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di urutan atas berdasarkan survei dari evaluasi publik atas kinerja selama 100 hari Gubernur dan wakil Gubernur di Jawa.
Akan tetapi kondisi tersebut tak dibarengi dengan hal yang sama di sekelilingnya. memang berdasarkan survei yang sudah dilakukan indikator politik Indonesia Dedi Mulyadi berada di puncak klasemen diantara gubernur yang ada di seluruh Jawa.
Tingkat kepuasan tersebut merupakan kepuasan seluruh warga terhadap kinerja Dedi Mulyadi bahkan hingga mencapai 94,7% rasa puas para warga.
Pemprov Jabar Tak Memuaskan
Baca Juga:Cek Nama Anda, Jangan Sampe Terlewat, BSU Sebesar Rp300.000 Segera Cair!Butuh Uang Tambahan? Ini Rekomendasi Usaha Sampingan Yang Menguntungkan
Salah satu temuan menarik dari rilis itu datang dari provinsi Jawa Barat. meskipun secara umum masyarakat mengapresiasi kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat akan tetapi ketika mereka diminta menilai kinerja Pemprov dalam berbagai bidang, hasilnya tidak selalu sejalan.
Jika dilihat dari aspek popularitas dan penerimaan pabrik terhadap sosok dini Mulyadi, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat mencolok hal ini menunjukkan bahwa warga Jawa Barat cenderung memisahkan penilaian antara institusi Pemprov dengan figure pemimpinnya.
Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Burhanuddin mengatakan secara daring “dalam survei kalau responden dijabar kita tanya kepuasan atau ketidakpuasan terhadap Dedi Mulyadi. di Jawa Barat total 94,7% warga Jabar yang puas sama Dedi Mulyadi titik khusus yang menjawab sangat puas tinggi sekali ” ujarnya
Hanya saja menurut Burhanuddin tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jabar itu tidak diikuti dengan hasil survei terhadap Erwan Setiawan sebagai wakil dari Gubernur Jawa Barat tersebut.
Burhanudin menyebutkan bahwa publik yang puas dengan kinerja Erwan hanya 9% cukup puas 52% kurang puas 19%, tidak puas sama sekali 1% dan tidak menjawab 19% dengan total 61,3%.
Survei juga dilakukan di DIY Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, dan Banten jadi survei tersebut tidak hanya dilakukan di Jabar saja.
Dari hasil survei tersebut menunjukkan sebanyak 83,8% responden menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur DIY Gubernur Jatim sebanyak 75,3% Gubernur Jateng sebanyak 62,5%, Gubernur Jakarta sebanyak 60%, dan Gubernur Banten sebanyak 50,8%.
Baca Juga:Angsuran KUR Mandiri Untuk Gambaran PinjamanmuDaftar Bank Yang Mengalami Kebangkrutan 2025
Tingkat kepuasan publik ini tidak didasari oleh faktor teknokratik semata namun ada juga faktor lain yang menyumbang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin.
Tidak hanya itu, kepuasan terhadap Dedi Mulyadi juga tidak sejalan dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah provinsi Jawa Barat di berbagai bidang.
Dari hasil survei yang dilakukan indikator politik Indonesia tingkat kepuasan dengan kinerja Pemprov Jawa Barat dalam berbagai bidang hasilnya di bawah 50% saja.
Fenomena tersebut turut diamini oleh founder dan peneliti utama indikator politik Indonesia yaitu Burhanuddin Muhtadi yang menilai ada gape dalam penilaian publik terhadap kinerja pemimpin dan pemerintah provinsi di Jawa Barat.
Adam Kamil selaku direkrut riset indikator politik Indonesia mengatakan bahwa dalam survei tersebut terjadi kesenjangan antara persepsi terhadap pemimpin dan institusi yang dipimpinnya.
Kata Adam di Jawa Barat terdapat beberapa poin yang kurang meyakinkan mengenai evaluasi publiknya yakni masalah kemiskinan sebanyak 42%, masalah kemudahan akses permodalan sebanyak 43%, pembinaan koperasi sebanyak 43% dan peningkatan kualitas tenaga kerja sebanyak 47%.
Bahkan Burhanuddin Muhtadi selaku founder dan peneliti utama indikator politik Indonesia mengatakan bahwa responden dalam survei ini cenderung memisahkan penilaian antara institusi Pemprov dengan figur pemimpinnya.
Warga Jawa Barat seolah memberikan kredit kepada pribadi Dedi Mulyadi tapi tidak pada institusinya.
Hal tersebut memiliki sebuah faktor partisan yang berperan dalam mempengaruhi persepsi publik dan juga ada beberapa kecenderungan publik untuk hanya memuja pemimpinnya dan mengabaikan kinerja institusinya.
Burhanuddin mengatakan “kita jangan sampai memunculkan kultus titik makanya kalau ada kinerja institusi yang tidak positif, pemimpinnya juga harus dimintai pertanggungjawaban”
Seperti yang telah dilakukan survei indikator politik Indonesia pada 12 hingga 19 Mei 2025 menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error berkisar antara 5% dengan tingkat kepercayaan 90% survei tersebut dilakukan dengan cara wawancara tatap muka yang melibatkan 600 responden secara acak dari berbagai daerah di Jawa Barat.