Maulana mengatakan “bayangkan, masih ada lebih dari 170 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA Negeri. banyak anak harus menempuh jarak jauh bahkan putus sekolah karena akses terbatas. Ini masalah serius yang harus segera dibenahi.” Jelasnya
Bahkan menurut Maulana, selama akar masalah belum diselesaikan, polemik SPMB akan terus berulang dan berulang.
Maulana mendorong pemerintah provinsi untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis dan administratif saja, namun juga mempercepat pemerataan akses pendidikan dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat sistem pendataan dan pengawasan internal.
Baca Juga:Anda PNS Atau PPPK dan Ingin Ajukan Pinjaman Tanpa Jaminan? Ajukan Saja Melalui Bank BSIAnda Ingin Membuka Usaha Tapi Belum Menemukan Ide? Ini Dia Rekomendasi Usaha Yang Menjanjikan dan Berguna Diha
Sebagai informasi, SPMB tahun ini menjadi sorotan publik karena menjadi bagian dari reformasi sistem pendidikan nasional yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.
Bahkan pemerintah pusat dan provinsi pun terus berupaya untuk memastikan bahwa akses pendidikan yang setara, dan bebas interferensi bagi seluruh calon peserta didik di Indonesia.