RADARCIREBON.TV – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, akhirnya memberikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar yang digelar pada Kamis, 19 Juni 2025. Absennya Herman sempat menimbulkan pertanyaan dan bahkan disentil langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, serta pimpinan DPRD dalam sidang yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 (P2APBD).
Menurut Herman, ketidakhadirannya bukan tanpa alasan. Ia mengaku pada waktu yang bersamaan tengah menjalankan tugas penting dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yakni mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ke lokasi bencana longsor di Desa Pasirmunjul, Kabupaten Purwakarta.
“Jadi mohon maaf ketika tidak bisa hadir rapat paripurna karena waktu bersamaan dengan kegiatan di Purwakarta,” jelas Herman melalui akun media sosial pribadinya.
Baca Juga:Sinergi Ciayumajakuning: Menjinakkan Inflasi, Menyemai DigitalisasiSekda Provinsi Jabar Tekankan Perbaikan Pengelolaan Sampah – Video
Herman menjelaskan, kunjungan ke lokasi bencana ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan bagian dari penanganan darurat serta akselerasi pemulihan pascabencana yang sudah menimpa ratusan warga.
“Dalam bencana di Purwakarta itu setidaknya ada 249 jiwa terdampak, terdiri dari 83 kepala keluarga dan 69 rumah rusak. Pak Menteri juga mendorong untuk akselerasi penanganan pasca bencana,” ungkapnya.
Koordinasi Langsung dan Tugas Strategis
Dalam kesempatan tersebut, Herman juga langsung melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, BPBD, dan aparatur setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penanganan bencana berjalan cepat dan tepat, termasuk menyusun langkah-langkah strategis untuk relokasi dan pemulihan sosial-ekonomi warga terdampak.
Lebih lanjut, Herman mengungkapkan bahwa kehadiran fisik di lapangan penting untuk merumuskan kebijakan yang relevan. Ia menyebut tugas seorang Sekda tidak cukup dilakukan dari balik meja kerja di Gedung Sate semata.
“Susah juga backup-nya kalau Sekda tidak ke lapangan. Itu penting untuk merumuskan kebijakan, mulai dari identifikasi masalah sampai formulasi solusinya. Kita perlu merasakan langsung atmosfer di lapangan,” tegasnya.
Tegak Lurus Arah Gubernur
Herman juga menekankan bahwa dirinya hanya menjalankan arahan Gubernur Jabar, yang dikenal aktif dan progresif dalam kerja-kerja lapangan. Ia bahkan tidak keberatan bila rekam jejak kerjanya selama ini dipertanyakan.
“Silakan saja dicek rekam jejak saya. Pak Gubernur mengarahkan agar ASN Pemprov, termasuk Sekda, harus kerja cepat. Harus bisa mengimbangi gaya kerja Pak Gubernur yang out of the box dan sering turun langsung ke lapangan,” beber Herman.
Baca Juga:Sekda Jabar Sebut Esports Jadi Cabang Olahraga ProspektifGowes, Go Derdar Diikuti 5 Sekda Jabar
Ia juga meminta maaf apabila kehadirannya di kantor terasa kurang maksimal, namun meyakinkan bahwa semua itu dilakukan demi efektivitas kerja dan respons cepat terhadap situasi-situasi krusial.
“Kami tegak lurus terhadap arahan Pak Gubernur. Bila perlu koordinasi cepat, saya selalu siap, baik dari rumah dinas maupun di lapangan,” tambahnya.
Paripurna Diwarnai Sentilan Pimpinan DPRD
Rapat Paripurna DPRD Jabar sendiri menjadi panggung sentilan. Wakil Ketua DPRD Jabar, M.Q. Iswara, mempertanyakan keseriusan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ia menyebut banyak kepala dinas yang tidak hadir, termasuk perwakilan dari BUMD serta Sekda Jabar.
“Agenda kita hari ini membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, bukan hal remeh. Tapi justru banyak yang tidak hadir. Apa ini bentuk keseriusan?” sentil Iswara dalam sidang.
Ketidakhadiran sejumlah pejabat eksekutif itu memunculkan kekhawatiran akan menurunnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.