RADARCIREBON.TV — Konflik internal di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencuat ke permukaan. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, secara terang-terangan mengakui bahwa hubungannya dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, mengalami keretakan serius.
Pernyataan tersebut disampaikan Erwan saat ditemui di Gedung Sate, Senin (30/6/2025). Ia tak menutupi bahwa komunikasi antara dirinya dan Sekda hampir tidak pernah terjadi, meski keduanya berkantor di lantai yang sama.
“Memang ada keretakan, kenyataan. Saya di ruang, Sekda di ruang sana, satu lantai. Saya lewat, tidak ada (interaksi),” kata Erwan.
Baca Juga:Soal Cawagub, Dedi Mulyadi Serahkan Ke Koalisi – VideoMantan Wagub Jabar Sebut BPD Kadang Termarginalkan – Video
Menurut Erwan, kerenggangan itu bukan hanya soal personal, melainkan soal prinsip dan kewenangan. Ia menilai banyak tugas dan fungsi Wakil Gubernur yang justru diambil alih oleh Sekda. Salah satu contoh yang ia soroti adalah kehadiran Sekda dalam acara kelulusan siswa barak militer gelombang kedua di Rindam III/Siliwangi, yang menurutnya seharusnya dihadiri oleh pejabat politik, bukan jabatan struktural.
“Sudah di luar batas. Saya katakan sudah di luar batas. Sudah di luar kewenangan-kewenangan dia. Terakhir kemarin di Rindam. Itu kan bukan juga seorang Sekda di Rindam. Orang bisa menilai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Erwan menegaskan bahwa posisi Sekretaris Daerah seharusnya fokus pada urusan administratif dan mengoordinasikan kerja perangkat daerah sesuai arahan gubernur dan wakil gubernur. Ia menyindir absennya Herman di kantor, yang menurutnya tidak mencerminkan tupoksi sebagai Sekda.
“Sebenarnya perlu dipahami, namanya sekretaris daerah itu mengkoordinir sekretariat daerah. Seharusnya Pak Sekda selalu ada di kantor. Pak Gubernur di lapangan, saya ke lapangan,” lanjutnya.
Pernyataan Erwan memperjelas bahwa hubungan antara dua pejabat penting ini berada dalam titik krusial. Ketidakharmonisan itu, jika tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan melemahkan koordinasi di tubuh Pemprov Jabar.
Hingga berita ini diturunkan, Sekda Herman belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Wagub. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa konflik terbuka di lingkaran elite pemerintahan ini mencerminkan lemahnya komunikasi serta tumpang tindih peran antara pejabat struktural dan politis.