Desakan publik kian menguat terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan terkait penanganan dugaan pelanggaran etik oleh dua anggota DPRD yang kini mulai berjalan.
Salah satunya dilontarkan oleh pemerhati pemerintahan, Genie Wirawan Rafi. Kepada RCTV Kamis siang, aktivis muda ini berpendapat bahwa BK DPRD sudah saatnya bertindak lebih transparan, responsif terhadap laporan masyarakat, dan tegas dalam mengeluarkan keputusan serta rekomendasi.
Pihaknya menilai, riuh publik dalam audiensi maupun unjuk rasa, disusul pengaduan dari sejumlah organisasi maupun tokoh masyarakat sejak awal Juni lalu, sangat disayangkan jika penanganan laporan ini berjalan lamban. BK memiliki waktu lebih dari satu bulan, yang dinilai cukup untuk memproses lebih jauh.
Baca Juga:Pelaku Percobaan Pencurian Diamankan – VideoSPMB DI SMPN 1 Lemahabang Tekankan Transparansi Dan Akuntable – Video
Menurut Genie, ada beberapa dampak buruk akibat respons layanan pengaduan yang tidak cepat. Yaitu, dapat memunculkan kesan adanya upaya perlindungan terhadap terlapor, hingga dugaan bargaining politis, dan tak menutup kemungkinan akan muncul intervensi dari luar yang bisa menghambat langkah Badan Kehormatan.
Sebagai masyarakat Kuningan, ia berharap penanganan dugaan pelanggaran etik harus terus berproses. Terlebih, Rabu kemarin BK telah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD dan berkomitmen akan bertindak profesional.
Ia menegaskan, bila dua anggota DPRD terbukti melanggar, maka BK harus mengeluarkan rekomendasi sanksi etik yang tegas, yang akan ditindaklanjut oleh partai pengusung sesuai kebijakan internalnya. Sebaliknya, jika tidak terbukti, BK juga harus segera mengumumkan kepada publik.